ASN Tak Netral, Bupati Bangka Selatan Tegaskan Siap Selesaikan Secara Adat

BANGKAPOS.COM, BANGKA – Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan, Kepulauan Bangka Belitung diminta untuk menahan diri dalam kontestasi Pemilihan Umum (Pemilu) serentak 2024 mendatang.

Caranya dengan tidak masuk ke dalam arena politik yang bukan ranah ASN. Semuanya harus bersikap netral dan menjadi contoh yang baik dalam upaya menyukseskan pelaksanaan pemilu.

Bupati Bangka Selatan, Riza Herdavid bilang, pentingnya kalangan ASN untuk menjaga netralitas dalam pelaksanaan Pemilu pada 14 Februari 2024 mendatang.

Keterlibatan ASN dalam menjaga netralitas menjadi sangat krusial, demi terciptanya proses pemilu yang jujur dan adil serta demokratis. Netralitas merupakan prinsip yang harus dipegang teguh.

“Saya pastikan karena semua ASN memang harus netral dan itu wajib netral,” ujar Riza kepada Bangkapos.com, Senin (5/2/2024).

Riza Herdavid berujar, sebagai abdi negara ASN memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa setiap tahapan pemilu berlangsung secara lancar dan aman.

Apalagi, pemilu merupakan tonggak yang sangat penting bagi Bangsa Indonesia selama lima tahun yang akan datang. Begitu juga ajang untuk menentukan pemimpin yang akan membawa ke mana arah dan tujuan pembangunan negara dan daerah ke depan.

Pihaknya juga telah membekali pemahaman Undang-Undang (UU) Pemilu dan memperkuat hak dan tanggung jawab ASN ke dalam UU ASN.

Selain pemahaman secara perundang-undangan, dirinya juga telah menerbitkan surat edaran menjaga netralitas ASN dalam pemilu. Secara lisan maupun tulisan pemerintah setempat telah menyatakan sikap netral.

“Setiap apel pagi juga saya sudah jelaskan bagaimana sifat netral itu harus tetap dilaksanakan. Karena kami selaku pemimpin pun menunjukkan rasa netral itu,” jelasnya.

Di sisi lain sambung dia, sebagai kepala daerah dirinya telah mencontohkan sikap netral kepada jajarannya.

Caranya dengan tidak memberikan arahan kepada ASN maupun tenaga honorer untuk memilih calon legislatif maupun pasangan calon presiden dan wakil presiden tertentu.

Semuanya guna memastikan bahwa kualitas penyelenggaraan birokrasi pemerintahan dan pelayanan publik dapat terjaga di tengah pesta demokrasi yang sedang berlangsung.

Oleh sebab itu, perangkat pemerintahan daerah, mulai dari camat, lurah, hingga kepala desa, diminta netral untuk mengantisipasi timbulnya konflik.

Justru ASN harus ikut mensosialisasikan Pemilu serentak ini kepada masyarakat. Semua agar partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak suaranya pada pemilu serentak bisa meningkat.