Korupsi Tata Niaga Timah, Dirut PT Timah, Ahmad Dani Virsal Akui Berdampak Psikologis ke Karyawan

BANGKAPOS.COM--Terungkapnya kasus Tata Niaga Timah, baru-baru membuat keguncangan pertimahan di Bangka Belitung.

Lima perusahaan smelter timah swasta terindikasi terlibat dalam sengkarut korupsi tata niaga timah.

Sebanyak 13 tersangka sudah ditahan, termasuk sejumlah pemain timah kelas kakap di Bangka Belitung.

Selain eks petinggi PT Timah Tbk yang merupakan BUMN yang bergerak di bidang pertambangan timah, ada sejumlah petinggi di lima perusahaan smelter timah swasta yang terjerat kasus ini.

Perusahaan itu antara lain CV Venus Inti Perkasa, Stanindo Sariwiguna Binasentosa, Tinindo Inter Nusa dan Refined Bangka Tin.

Selain lima perusahaan smelter timah, ada sejumlah perusahaan rekanan PT Timah Tbk yang turut diperiksa terkait perkara ini.

Secara psikologis terungkapnya kasus ini rupanya berpengaruh secara psikologis terhadap karyawan PT Timah Tbk.

Bagaimana tidak sejumlah petinggi dan pejabat PT Timah telah ditetapkan jadi tersangka.

Direktur Utama PT Timah Tbk, Ahmad Dani Virsal mengakui terungkapnya kasus dugaan korupsi tata niaga timah ini, secara psikologis membuat perasaan tidak nyaman bagi karyawan plat merah  yang dipimpinnya.

"Dampak positif ada. Dampak negatifnya secara psikologis teman-teman paling tidak merasakan kondisi yang tidak nyaman," ujarnya.

Pasalnya kata dia, ketika ada hal seperti ini, positifnya pihaknya bisa introspeksi dan bisa mencoba memperbaiki perangkat peraturan, perangkat prosedur yang ada.

Kemudian tata kelola yang perlu  dievaluasi, mana yang mungkin hari ini harus diperbaiki dan disesuaikan dengan regulasi yang ada.

"Jadi kondisi tidak nyaman itu ya karena seketika bisa ada panggilan, dan itu tidak bisa kita prediksi kapan dan siapa. Nah itu yang menyebabkan teman-teman itu menjadi tidak nyaman kondisi psikologisnya," tutur Dani.

Apalagi kata dia, ketika dipanggil (diperiksa oleh APH) itu kan bisa dari pagi sampai tengah malam. 

"Memang ini tantangan buat kita, paling tidak menjadi pengalaman baru untuk lebih cermat dan lebih smart dalam melakukan pekerjaan, apalagi yang berkaitan dengan kerjasama pihak ketiga," tambahnya. 

Ahmad Dani Virsal tak memungkiri catatan penurunan kinerja perusahaan yang dipimpinnya sejak 15 Juni 2023.

Satu di antara masalah yang dihadapi PT Timah Tbk adalah pengusutan kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah di Wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk periode 2015-2022.

Kasus yang ditangani Kejaksaan Agung RI itu semakin membuat PT Timah Tbk menjadi sorotan.

"Kita menyambut baik lah hari ini adanya penegakan hukum. Kita juga menjadi lebih mawas diri bagaimana kita coba memperbaiki kinerja PT Timah dari dalam, baik itu prosedur, metode maupun peralatan," ucap Dani, Sabtu (2/3/2024).

Kata dia, sebagai warga negara yang baik, dirinya juga mendukung penegakan hukum itu.

Diakuinya, pihaknya juga tidak bisa mengintervensi apa hal yang sudah terjadi dan tidak bisa mengubah hal yang sudah terjadi.

Dia menyebut, pihaknya mencoba mengubah apa yang bisa dilakukan supaya paling tidak hal-hal yang sudah terjadi itu menjadi pelajaran yang perlu dirapikan ke depan, terutama hal-hal yang mungkin bertentangan dengan regulasi.

"Ini menjadi hal yang positif buat kita, seperti minum pil pahit lah. Paling tidak ini menjadi masukan bagaimana kita melakukan pekerjaan, melakukan konstruksi, perjanjian kerjasama yang lebih transparan, lebih terbuka dan lebih governance," ungkapnya.

MoU dengan Kejaksaan

Direktur Utama PT Timah Tbk, Ahmad Dani Virsal menekankan tiga hal yang diharapkannya mampu memberikan kenyamanan di perusahaan pelat merah yang dipimpinnya.

Hal itu dilakukan pascapengusutan kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah di Wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk periode 2015-2022 yang diakui Dani memberikan perasaan tidak nyaman bagi para karyawan.

"Jadi ini bagaimana kita coba meminta pendampingan dan konsultasi tentang kegiatan-kegiatan yang kita lakukan. Kalau didampingi dari awal, mungkin bisa membuat teman-teman lebih merasa aman," kata Dani, Sabtu (2/3/2024) malam.

Dani menyebut bahwa pihaknya juga telah menjalin kerjasama dengan beberapa APH baik itu kepolisian, kejaksaan dan APH yang lain.

Pihaknya mencoba berkonsultasi supaya sebelum ada kejadian seperti ini ada semacam pendamping dan diskusi dari sisi regulasi.

"Kita sudah ada MoU dengan kejaksaan, baik itu di tata usaha negara maupun di legal opinion. Setiap kegiatan kita yang berisiko, coba kita gandeng APH untuk ikut mendampingi kegiatan kita, jadi kita lebih yakin," ujarnya.

Dani mengatakan, sebenarnya hal tersebut sudah biasa dilakukan, tapi mungkin tidak se-intens sekarang.

Lebih lanjut, berkaitan dengan proses tata niaga yang saat ini sedang berurusan dengan hukum, dirinya melihat perlu adanya pendampingan.

Menurutnya, setiap kegiatan, kreativitas yang dilakukan dalam menyikapi kondisi perusahaan itu mungkin ada perubahan-perubahan yang baru yang dilakukan. 

Ini yang menurut dia harus ada pendampingan dari awal. Pasalnya, apabila ada kerjasama yang baru, metode yang baru dan banyak yang melihat dari sisi yang berbeda, dirinya pikir bahwa sebenarnya ini bisa membuat lebih yakin.

"Begitu juga tata kelola, ada hal yang baru yang belum pernah dilakukan sebelumnya, ayo kita lakukan pendampingan-pendampingan," jelasnya.

Itulah yang kemudian bisa membuat pihaknya lebih yakin untuk melakukan pekerjaan itu bersama-sama.

Oleh karena itu, dia beranggapan bahwa ini mungkin satu langkah perbaikan untuk ke depan bagaimana ketika ada program baru, lebih baik dikonsultasikan.

"Jadi ada kacamata yang lain yang melihat program ini secara hukum, secara legal dan secara aturan yang berlaku saat itu. Jadi ketika kita melakukan suatu terobosan atau inovasi, mesti harus dilakukan secara legal," ucapnya.

Lanjut Dani, paling tidak ada tiga hal yang harus dilakukan.

Di samping urusan legal, harus memperhatikan juga risikonya seperti apa serta apa langkah mitigasi terhadap resiko-resiko yang ada itu. 

Menurutnya, ini juga harus diantisipasi bagaimana memitigasi risiko-risiko yang akan timbul dari pekerjaan baru, metode baru atau kerjasama baru yang dilakukan oleh PT Timah.

"Bukan hanya analisa finansial, tapi analisa resiko itu juga sangat perlu. Jadi kalau sekarang, paling tidak kita punya tiga itu tadi, kajian hukum, kajian risiko dan tentunya kajian finansial," imbuhnya.

Rekam Jejak Kasus Dugaan Korupsi Tata Niaga

Kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah di Wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk periode 2015-2022 menjadi satu di antara masalah yang dihadapi PT Timah Tbk pada tahun 2023 lalu.

Penyidikan kasus itupun masih bergulir hingga hari ini, Senin (4/3/2024).

Setidaknya sudah ada 13 tersangka dari aktivitas penyidikan yang dilakukan Jampidsus Kejaksaan Agung RI.

Ada juga ratusan saksi yang sudah diperiksa dalam proses penyidikan ini.

Sebanyak 12 dari 13 tersangka ditetapkan terkait pokok perkara, sedangkan satu tersangka ditahan karena berusaha menghalang-halangi penyidikan.

Berikut rekam jejak kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah di Wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk periode 2015-2022 yang dirangkum Bangkapos.com:

• 12 Oktober 2023

Kejaksaan Agung mengumumkan peningkatan status penyelidikan dugaan korupsi tata niaga komoditas timah di IUP PT Timah Tbk periode 2015-2022 menjadi penyidikan

• 17 Oktober 2023

Kejagung melakukan serangkaian penggeledahan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Beberapa tempat digeledah di Toboali, Kabupaten Bangka Selatan.

• 30 Januari 2024

Penyidik Kejagung menetapkan TT sebagai tersangka perintangan penyidikan terkait kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah di IUP PT Timah Tbk periode 2015-2022.

Baca juga: Seperti Minum Pil Pahit, Dirut PT Timah Tbk Blak-blakan Dugaan Korupsi Tata Niaga Komoditas Timah

Tim penyidik menyebut tersangka TT melakukan upaya penghalang-halangan, seperti menggembok pintu tempat yang akan digeledah penyidik.

• 6 Februari 2024

Kejaksaan Agung menetapkan dua tersangka yaitu Tamron alias Aon (TN/AN) selaku beneficial ownership CV Venus Inti Perkasa (CV VIP) dan PT MCN serta Achmad Albani (AA) selaku manajer operasional tambang CV VIP.

• 16 Februari 2024

Bertambah lima tersangka dalam kasus yang sama yaitu Mochtar Riza Pahlevi Tabrani alias Riza selaku Direktur Utama PT Timah
Tbk tahun 2016-2021; Emil Ermindra alias EML selaku Direktur Keuangan PT Timah Tbk tahun 2017-2018; dan Suwito Gunawan alias Awi selaku pengusaha tambang di Kota Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung (Babel).

Ada juga Gunawan alias MBG selaku pengusaha tambang di Kota Pangkal Pinang serta Hasan Tjie alias Asin/ASN selaku Dirut CV VIP.

• 18 Februai 2024

Penyidik kembali menetapkan dua tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah wilayah IUP PT Timah Tbk. Mereka adalah Kwang Yung alias Buyung Koba (BY) selaku mantan Komisaris CV VIP dan Robert Indarto (RI) selaku Direktur Utama PT Sariwiguna Bina Sentosa (SBS).

• 19 Februari 2024

Penyidik kembali menetapkan seorang tersangka berinisial RL (Rosalina). RL adalah General Manager PT Tinindo Inter Nusa (PT TIN) yang berada di Kota Pangkal Pinang.

• 21 Februari 2024

Penyidik memeriksa Suparta (SP) selaku Direktur Utama di PT Refined Bangka Tin dan Reza Andriansyah (RA) selaku Direktur Pengembang Usaha di perusahaan yang sama, sebagai saksi. Status keduanya berubah menjadi tersangka seusai diperiksa.

Sebanyak 12 tersangka dijerat dengan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Koperasi Penambangan Rakyat

Wacana pembentukan Koperasi Penambangan Rakyat dinilai dapat menjadi solusi mengatasi praktik tambang ilegal di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk (TINS).

Kepala Kejaksaan Tinggi Bangka Belitung Asep Maryono mengatakan, pihaknya juga membangun gagasan untuk membantu PT Timah dalam menjaga agar tidak terjadi kebocoran di IUP PT Timah. 

Menurutnya pola Koperasi Penambangan Rakyat dapat mengatasi solusi bocornya produksi timah di IUP PT Timah yang selama ini marak praktik tambang ilegal. 

"Kami membuat pola yaitu akan membuat skema kerja sama PT Timah dengan mitra tapi tidak memberikan IUP.

Kemitraan ini akan didorong untuk membentuk koperasi penambangan rakyat," kata Asep dalam Kickoff Meeting Pengamanan Aset Timah dan Tata Kelola Timah di Wilayah IUP PT Timah Tbk Bersama PT Timah Tbk dengan Kejaksaan Tinggi Bangka Belitung, dikutip Selasa (6/2/2023). 

Asep melanjutkan Kejaksaan Tinggi Bangka Belitung telah membangun komunikasi dengan Kepala Daerah untuk menyiapkan hal ini, dimana kepala Daerah diminta untuk menyiapkan masyarakat penambangan timah, koperasi penambang, akta notarisanya.

Sedangkan PT Timah akan menyiapkan wilayah kerja yang ditentukan. 

"Tidak ada kolektor, hubungannya itu koperasi tambang rakyat dengan PT Timah, dan mereka bekerja di bawah naungan PT Timah.

Kita potong jalur distribusi. Karena selama ini yang diuntungkan bukan masyarakat tapi kolektor," katanya. 

Bahkan, lebih lanjut Asep menyampaikan pihaknya juga sudah membangun komunikasi dengan perbankan dan nantinya akan diawasi oleh Kejaksaan. 

Ia menyebutkan, pihaknya akan mengoptimalkan peran tim kerja dari  Bidang Tindak Pidana Khusus (Adpidsus), juga Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

Ke depan, kata dia pihak Kejaksaan akan mengawal dan melakukan pendampingan tentang pola kemitraan PT Timah dengan koperasi penambang rakyat yang telah dibentuk. 

"Kita kejaksaan akan mengawal pembentukan koperasi sampai ini berjalan dengan baik. Mudah-mudahan peristiwa yang lama tidak terjadi lagi," katanya. 

Sementara itu, Direktur Utama PT Timah Ahmad Dani Virsal berharap dengan adanya sinergitas antara PT Timah dan Kejaksaan Tinggi Bangka Belitung sebagai upaya perusahaan untuk memperbaiki tata kelola dan pengamanan aset di wilayah izin usaha pertambangan PT Timah. 

"Ini adalah bentuk sinergitas antara PT Timah dan Kejaksaan Tinggi Kepulauan Babel.

Sesungguhnya sudah banyak kegiatan yang kita gagas bersama dan ini bentuk dukungan Kejati Babel untuk perusahaan dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Kejati karena mengamanakan aset kekayaan negara yang terkandung di dalam wilayah IUP PT Timah," jelas Dani. 

Ia berharap dengan adanya kerja sama pengamanan aset dan tata kelola timah di wilayah IUP PT Timah dengan Kejati Babel diharapkan dapat memberikan manfaat untuk kesejahteraan masyarakat. 

"Ini merupakan langkah konkret dan terobosan yang sangat memberikan manfaat positif khususnya perbaikan tatakelola industri pertambangan Indonesia agar dapat berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat pada khususnya  kepulauan Bangka Belitung," pungkas Dani. (Kontan.co.id/Bangkapos.com/Teddy Malaka)

(Kontan.co.id/Bangkapos.com/M Ismunadi/Teddy Malaka/Zulkodri)