Anggota Densus 88 Simpan Profiling JAM-Pidsus Febrie Adriansyah di Handphone

Selanjutnya, Kejaksaan Agung menghadapi gugatan perdata dari PT War Jaya, yang akhirnya dikalahkan di pengadilan.

Dalam proses ini, ditemukan dokumen-dokumen palsu yang melibatkan tersangka bernama Thomas, yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka dan tengah menjalani proses hukum.

“Adanya proses pelelangan terkait Aset PT GBU dilakukan oleh Pusat Pemulihan Aset Kejaksaan Agung dengan Dirjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan setelah adanya putusan Pengadilan dari Mahkamah Agung pada 24 Agustus 2021, jadi pelaporan yang ditujukan untuk Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus adalah laporan yang keliru,” ujar Kapuspenkum.

Proses Lelang dan Penilaian Aset

Kejaksaan Agung juga menjelaskan proses lelang yang dilakukan terhadap aset PT TBU. Penilaian dilakukan oleh tiga tim penilai yang berbeda, yang menghasilkan nilai total sekitar 3,4 triliun rupiah.

Namun, dalam lelang pertama, tidak ada yang mengajukan tawaran. Hanya aset dengan nilai sekitar 9 miliar rupiah yang berhasil dilelang.

Proses lelang kedua juga menghadapi fluktuasi nilai saham yang dipengaruhi oleh harga batu bara pada saat itu, sehingga nilai akhir yang diperoleh adalah 1,9 triliun rupiah.

Proses pelelangan ini penting untuk segera dilaksanakan guna membayar para pemegang polis dan premi, serta menghindari kerugian negara akibat fluktuasi harga saham dan berbagai gugatan yang dihadapi.

Pengamanan dan Tindakan Selanjutnya

Menanggapi pertanyaan mengenai pengamanan tambahan bagi para jaksa, Kejaksaan Agung memastikan bahwa pengamanan tetap dilakukan seperti biasa tanpa ada peningkatan khusus.

Pengamanan dilakukan oleh jajaran internal Kejaksaan yang melibatkan unsur militer jika diperlukan, dalam rangka menjaga keselamatan pimpinan dan staf serta mengamankan gedung-gedung kejaksaan.

Kejaksaan Agung menyatakan bahwa semua pihak harus bekerja sama dengan kepala dingin untuk menyelesaikan permasalahan ini agar tidak mengganggu stabilitas lembaga dan negara.

Semua proses hukum akan tetap berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku, dan pihak Kejaksaan siap menerima kritik serta laporan yang bisa menjadi bahan koreksi di masa depan. (*)