Irjen Daniel Tahi Monang Kapolda NTT yang Anaknya Lulus Akpol 2024 Diterpa Hoax, Polisi Buru Pembuat

Pihak kepolisian berkomitmen menindak tegas setiap upaya penyebaran hoaks yang dapat merusak keharmonisan dan keamanan di NTT.

Dengan adanya langkah tegas dari Polda NTT, diharapkan masyarakat lebih bijak dalam menggunakan media sosial dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum tentu kebenarannya.

"Polda NTT akan terus mengawasi dan menindak tegas setiap pelanggaran yang terjadi di wilayah hukumnya demi terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat," ujar dia.

Sorotan Terhadap Kapolda NTT Irjen Daniel Tahi Monang Silitonga soal Anaknya Lulus Akpol 2024

Adapun Kapolda NTT Irjen Daniel Tahi Monang Silitonga sebelumnya disorot usai anaknya, Timothy Abishai Silitonga dikabarkan lulus masuk Akademi Kepolisian (Akpol) 2024.

Sorotan ini viral di media sosial.

Banyak netizen mengaitkan prestasi Timothy dengan pengaruh ayahnya, Inspektur Jenderal Daniel Tahi Monang Silitonga, yang menjabat sebagai Kapolda Nusa Tenggara Timur (NTT).

Sosok Timothy Abishai Silitonga merupakan putra dari Kapolda NTT.

Hal ini dikarenakan salah satu akun Facebook Yoyarib KannutuanMau mengunggah tangkapan layar percakapan salah satu orang tua pendaftar Akpol.

Dalam percakapan itu, tertera isi chat menyebut nilai rendah anak Kapolda saat pendaftaran taruna Akpol 2024.

"b pung anak matematika 100 bahasa Inggris 100, anak kapolda psikotest 64 punya sulung 70. Ada anak NTT ju yang tes renang nilai 100 snd masuk ju kasihan sekali," demikian bunyi percakapan viral yang dilihat Tribun-Timur.com Jumat (12/7/2024).

Pakar Hukum Tata Negara Universitas Nusa Cendana Kupang, Dr. John Tuba Helan menyebut dugaan nepotisme pada tes calon taruna Akademi Kepolisian (Akpol) tahun 2024 di Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur (Polda) NTT perlu diusut.

Ia mengusulkan Mabes Polri membentuk tim investigasi.

Menurut John, persoalan itu sudah menjadi sorotan publik. Seleksi itu disebut sudah menyimpang dari ketentuan.

Pengajar pada fakultas hukum Undana ini berpandangan agar kuota untuk putra-putri daerah mestinya ditetapkan dalam aturan sehingga bisa dilaksanakan oleh panitia seleksi.