Bawaslu Babel Temukan 25 Orang Meninggal Dunia Masuk dalam DPS Pilkada, Tersebar di 4 Kabupaten

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Badan Pengawas Pemilu ( Bawaslu  ) Provinsi Bangka Belitung, menemukan 25 pemilih yang meninggal dunia masuk dalam daftar pemilih tetap (DPS) Pilkada 2024.

Rincian 25 orang yang bersatus meninggal dunia tersebut tersebar di empat Kabupaten, terdiri dari 16 orang di Bangka, 3 orang di Bangka Barat, 1 orang di Bangka Tengah, dan 5 orang lainnya di Kabupaten Belitung.

Ketua Bawaslu Provinsi Bangka Belitung EM Osykar mengungkapkan, menurut jajaran KPU, masuknya pemilih meninggal dunia dalam DPS tersebut karena alasan tidak adanya bukti dukung akta kematian atau surat keterangan.

"Dari hasil pengawasan, masih ada 190 pemilih tidak memenuhi syarat atau TMS (masuk dalam DPS). Terdiri dari 25 orang telah meninggal dunia. Kemudian pemilih pindah domisli keluar sebanyak 8 orang, beralih status menjadi anggota Polri sebanyak 3 orang dan sisanya 154 pemilih bukan penduduk setempat atau alamat tidak sesuai," ujar Osykar dalam rilis yang diterima Bangkapos.com, Selasa (20/8/2024).

Osykar juga menyebutkan, selama pengawasan pencocokan dan penelitian (Coklit) data pemilih yang terhitung sejak tanggal 24 Juni sampai 24 Juli 2024, Panwaslu Kelurahan/Desa melakukan pengawasan dengan metode Uji sampel sebanyak 10 Kepala Keluarga (KK) setiap hari.

"Terdapat temuan hasil hasil pengawasan pada saat uji sampel yang berkaitan dengan kepatuhan prosedur Pantarlih saat mencoklit pemilih yaitu sebanyak 71 temuan," urainya.

Berdasarkan temuan pada pengawasan tersebut, pada awalnya terdapat sebanyak 1.682 pemilih tidak memenuhi syarat (TMS) masuk dalam DPS. 

Akan tetapi usai adanya saran perbaikan dari Bawaslu melalui Panwaslu Kecamatan dan Bawaslu Kabupaten/Kota selama tahapan pemutakhiran hingga penetapan DPS, menghasilkan 190 pemilih TMS yang belum ditindaklanjuti.

"Terkait hal ini jajaran Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah menerbitkan saran perbaikan melalui Panwaslu Kecamatan kecamatan dan Bawaslu Kabupaten/Kota selama tahapan pemutakhiran hingga penetapan DPS, dan menghasilkan 190 pemilih TMS yang belum ditindaklanjuti," jelasnya.

(Riliss/Rifqi Nugroho)