DPRD Babel Baru Tahu Ratusan Honorer di Pemprov Tak Kerja Tapi Masih Digaji Rp2,9 Juta per Bulan

BANGKAPOS.COM, BANGKA  - Ketua Sementara DPRD Bangka Belitung (Babel), Didit Srigusjaya mengungkapkan pihaknya mendapatkan data ratusan pegawai honorer atau pegawai harian lepas (PHL) yang tidak aktif bekerja, namun tetap mendapatkan gaji.

Didit mengungkapkan, PHL yang tidak aktif tersebut tersebar di sejumlah organisasi perangkat daerah
(OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Babel.

Menurut Didit, seharusnya para oknum PHL itu tidak lagi dipekerjakan sehingga bisa membantu mengurangi beban APBD.

Apalagi Pemerintah Provinsi Babel sedang dibayangi defisit APBD tahun 2025.

Hal itu diungkapkan Didit kepada awak media usai Rapat Dengar Pendapat RDP) bersama Pemerintah
Provinsi Babel di ruang Badan Musyawarah (Banmus), Rabu (25/9).

Agenda utama RDP membahas terkait penurunan drastis Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemprov Babel tahun 2025.

“Kita menemukan adanya indikasi terhadap honorer di Bangka Belitung, bahwa angka yang disampaikan eksekutif 3.320, tapi banyak yang tidak aktif. Contoh di DPRD dari total 198 yang aktif
hanya 140 orang, sedangkan 50 lainnya tidak aktif,” beber politisi PDI Perjuangan
itu.

Lanjut Didit, terkait hal tersebut pihaknya akan memanggil seluruh PHL khususnya di lingkungan
DPRD Babel, untuk meminta penjelasan terkait keseriusan mereka dalam bekerja.

“Saya sudah panggil Sekwan, saya ingin ketemu dengan honorer DPRD. Kita bikin perjanjian
apabila tidak aktif, mohon maaf harus kita berhentikan. Untuk honorer DPRD minggu depan
mereka harus segera dipanggil, kalau tidak aktif ngapain dipertahankan,” tegas Didit.

Tak hanya honorer di lingkungan DPRD Provinsi Bangka Belitung, namun Didit juga mendapati
adanya sekitar 400 honorer tidak aktif yang tersebar di beberapa OPD.

“Kalau 400 orang itu diberhentikan tentunya akan mengurangi defisit kita, bayangkan saja 400
orang dikali Rp 2,9 juta satu bulan hampir Rp 1 miliar dikali 12 bulan sekitar Rp12 miliar. Tuntutan
apa yang mau mereka tuntut, kalau mereka saja tidak aktif bekerja. Malah kita yang nuntut mereka,
gaji mau tapi tidak aktif,” tukasnya.

Tindakan Tegas

Terkait banyak PHL yang tidak aktif, Pj Sekretaris Daerah Provinsi Bangka Belitung, Ferry Afriyanto
mengatakan akan mengambil tindakan tegas.

“Kalau tidak aktif bisa diberhentikan,” ujar Ferry Afriyanto.

Untuk langkah lebih lanjut, Ferry telah memerintahkan seluruh OPD di lingkungan Pemprov Babel
untuk dapat melakukan pendataan.