Penyebab Guru Honorer Dinonaktifkan dari Dapodik Saat Mengajar, Kepsek Sempat Ingatkan Ini

BANGKAPOS.COM - Kisah Sartika, guru honorer di Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara harus menelan pil pahit usai dirinya dinonaktifkan dari Dapodik padahal masih mengajar.

Sartika kaget saat mengetahui dirinya dikeluarkan dari data pokok pendidikan (Dapodik) dan dinonaktifkan dari mengajar.

Sartika mengaku bahwa ia masih hadir di sekolah pada hari Senin (1/10/2024).

Namun, saat istirahat, ia mengecek akun info GTK dan mendapati statusnya berubah menjadi tidak aktif.

"Hari Senin itu saya masih masuk mengajar, saat jam istirahat, saya cek sendiri akun info GTK, saat saya cek langsung merah dan tidak aktif," ungkap Sartika saat dihubungi via telepon, Sabtu (5/10/2024), melansir dari Kompas.com.

Kekhawatiran Sartika semakin meningkat setelah ia mengetahui Dapodiknya dinyatakan tidak aktif.

"Saya kan pegang kelas, kelas 2, jadi saya setiap hari pergi sekolah. Tiba-tiba saya kaget dapodikku langsung begitu (non aktif)," ujarnya.

Ia juga telah menanyakan kepada operator sekolah, namun operator tersebut mengaku bingung mengenai status Dapodiknya.

Sartika menduga bahwa pengeluaran Dapodiknya berkaitan dengan pilihan politik suaminya, yang mendukung salah satu pasangan calon bupati Muna.

 "Ada memang diwanti-wanti sebelumnya oleh kepala sekolah, dia sampaikan bagaimana suamiku, dia ikut terus politik. Saya bilang suami juga (pilihannya), saya ikut (pilihan) bapak saja, suamiku kan bukan ASN," jelasnya.

Hingga saat ini, Sartika belum kembali mengajar di SDN 2 Kabangka.

Dugaan Penyebab Sartika Dinonaktifkan dari Dapodik

Sartika menduga bahwa pengeluaran Dapodiknya berkaitan dengan pilihan politik suaminya, yang mendukung pasangan calon Bupati Muna.

"Ada memang diwanti-wanti sebelumnya oleh kepala sekolah, dia sampaikan bagaimana suamiku, dia ikut terus politik. Saya bilang suami juga (pilihannya), saya ikut (pilihan) bapak saja, suamiku kan bukan ASN," jelasnya.

Hingga saat ini, Sartika belum kembali mengajar di SDN 2 Kabangka.

Kepala Sekolah SDN 2 Kabangka, La Ganefo, saat dihubungi mengaku bingung dengan situasi ini.

"Sudah ditangani organisasi PGRI dengan Diknas. Kita bingung juga ini, sudah diingatkan oleh organisasi PGRI kalau konfirmasi sudah lengkap di sana," kata La Ganefo.

Ia menegaskan bahwa di sekolahnya tidak ada anjuran untuk terlibat dalam politik.

"Sebenarnya kalau masalah begini tidak, di sekolah itu (saya) tidak pernah anjurkan begini-begini. Saya memang kepala sekolah tapi tidak terlalu (terlibat) dengan politik," jelasnya.

Walaupun demikian, La Ganefo tidak membantah bahwa ia pernah mengingatkan Sartika mengenai keterlibatan suaminya dalam politik.

"Termasuk keponakan, tapi herannya kenapa langsung lempar (di medsos) tanpa konfirmasi," ujarnya

(Bangkapos.com/Tribun-Palu/Surya.co.id)