Pemkot Pangkalpinang Maksimalkan Potensi Ekowisata Selindung, Fokus pada Tiga Prioritas Utama

BANGKAPOS.COM, BANGKA-- Pemerintah Kota (Pemkot) Pangkalpinang terus berupaya mengembangkan potensi ekowisata di kawasan Kelurahan Selindung.

Melalui Focus Group Discussion (FGD) yang digelar oleh Dinas Pariwisata bersama Inspektorat Kota Pangkalpinang, Selasa (3/12/2024), pembahasan masterplan tiga prioritas utama Ekowisata Selindung menjadi fokus utama. 

Kegiatan ini turut dihadiri oleh Penjabat (Pj) Wali Kota Pangkalpinang, Budi Utama. Kata Budi, dalam perencanaan tersebut, terdapat tiga proyek prioritas yang akan dikembangkan. 

"Ada tiga prioritas Ekowisata Selindung, yaitu Jembatan Jerambah Gantung, Embung Eka Guna yang berada di tengah jalur susur sungai di belakang Green Land, dan kawasan sebelum Jembatan Selindung Kembar. Nantinya, akan ada kapal yang membawa wisatawan menyusuri sungai di tiga lokasi ini," jelas Budi.

Masterplan ini tidak hanya menjadi dokumen perencanaan semata, tetapi juga akan digunakan sebagai dasar pengajuan anggaran ke pemerintah pusat.

Budi menyampaikan bahwa Pemkot akan menggandeng Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) untuk membahas kerja sama strategis.

"Dengan BRIN, kami akan mengadakan rapat untuk menjalin kolaborasi lebih lanjut. Kami berharap, jika memungkinkan, proyek ini bisa mulai berjalan pada 2025. Jika tidak, akan menjadi program prioritas pada 2026. Mohon doa dan dukungan masyarakat agar ini dapat terlaksana," ungkapnya.

Budi menekankan pentingnya kolaborasi antar pihak dalam merealisasikan program ini. Ia menyoroti keterkaitan antara isu sampah, transportasi, dan pengelolaan wisata yang semuanya harus berjalan dalam satu jalur koordinasi.

"Kita harus mulai bekerja sama, tidak ada lagi yang berjalan sendiri-sendiri. Buang ego masing-masing, mari berkolaborasi demi keberhasilan program ini," tegasnya.

Terkait permasalahan lahan, Budi memastikan Pemkot akan mengecek status kepemilikan tanah di sepanjang garis badan sungai. Jika masyarakat memiliki surat-surat resmi, hak mereka akan dihormati sesuai aturan. Namun, jika tidak, tanah tersebut akan dianggap milik negara.

"Kami akan melibatkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk memastikan tidak ada pihak yang dirugikan. Prinsipnya, jika masyarakat bisa menunjukkan dokumen yang sah, hak mereka akan dijamin sesuai aturan," ujarnya.

Melalui pengembangan ekowisata ini, Pemkot Pangkalpinang berharap mampu meningkatkan daya tarik wisata sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. 

"Kami ingin kawasan ini menjadi ikon ekowisata di Pangkalpinang. Dengan dukungan semua pihak, kami optimistis program ini akan berhasil," tutup Budi.

Proyek ini diharapkan tidak hanya menjadi daya tarik wisata baru, tetapi juga meningkatkan perekonomian masyarakat lokal dan memperkuat citra Pangkalpinang sebagai kota yang ramah lingkungan.

(Bangkapos.com/Andini Dwi Hasanah)