Polemik Parkir di Jalan Sudirman, Dishub Pangkalpinang Sebut Juru Parkir di Jalan Nasional Tak Resmi

Polemik Parkir di Jalan Jenderal Sudirman, Dishub Pangkalpinang Tegaskan Tidak Berwenang Atur Parkir di Jalan Nasional

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Pemerintah Kota (Pemkot) Pangkalpinang melalui Dinas Perhubungan (Dishub) menanggapi polemik yang mencuat terkait larangan aktivitas juru parkir di sepanjang ruas jalan nasional, khususnya di depan Kopi Es Sudirman hingga kawasan antara Bank Sumsel Babel dan Masjid Kubah Timah, Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ( Babel ).

Kepala UPTD Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan Dishub Pangkalpinang, Welly A Riduan menegaskan, Pemkot Pangkalpinang hanya berperan sebagai pendukung dalam urusan tersebut.

Ia menjelaskan bahwa kebijakan sepenuhnya berada di bawah kewenangan Kementerian Perhubungan dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

"Regulasinya sudah jelas, jalan nasional itu bukan wewenang kami. Pemkot tidak memiliki kapasitas mengambil keputusan terkait larangan parkir di lokasi tersebut, kami hanya bisa berwenang di jalanan kota saja," ujar Welly kepada Bangkapos.com, Jumat (18/4/2025).

Menurut Welly, para juru parkir yang sebelumnya beraktivitas di lokasi jalan nasional tersebut pada dasarnya tidak terdaftar resmi sebagai petugas parkir Dishub. 

"Mereka itu juru parkir liar. Kalau pun ada yang menggunakan atribut resmi seperti rompi pink atau perlengkapan parkir dari Pemkot, dan digunakan di jalan nasional atau provinsi, maka itu sebenarnya sudah di luar wilayah kewenangan kami," katanya.

Dishub Pangkalpinang mencatat saat ini terdapat 26 titik lokasi yang menjadi objek wajib pajak parkir di bawah pengawasan mereka.

Data ini tertuang dalam Surat Bakeuda Kota Pangkalpinang Nomor: 900.1.13.1/104/Bakeuda/I/2025, dan seluruhnya berada di wilayah yang sesuai dengan ketentuan daerah. Beberapa titik tersebut antara lain Richeese Factory di Gabek, Mixue di Alun-Alun, McDonald’s, Transmart, hingga Bank Central Asia di Jalan Masjid Jamik.

"Seluruh titik ini telah terdata dan menjadi bagian dari sistem pajak parkir daerah. Bisa jadi lokasinya masuk jalan nasional tapi sudah masuk ke wajib pajak parkir. Di luar itu, kami tidak punya wewenang untuk mengatur atau menarik retribusi," tegas Welly.

Welly menyebutkan bahwa saat ini terdapat 372 juru parkir resmi yang terdaftar di Pangkalpinang.

Menanggapi harapan para juru parkir agar disediakan lokasi alternatif, Welly menyebutkan pihaknya siap berkoordinasi jika ada arahan dan regulasi yang tepat dari pemerintah provinsi atau pusat. 

"Kami mendukung solusi yang tidak merugikan masyarakat, tapi tetap harus sesuai aturan yang berlaku," tutupnya. 

Sebelumnya, belasan juru parkir mendatangi Kantor DPRD Provinsi Bangka Belitung untuk menyampaikan aspirasi mereka setelah dilarang mengatur parkir di kawasan tersebut.

Larangan itu merujuk pada surat dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan dengan nomor: AJ.903/1/01/BPTD.BABEL/2025, yang menyatakan bahwa parkir tidak diperbolehkan di sepanjang jalan nasional.

Ketua DPRD Provinsi Bangka Belitung, Didit Srigusjaya, yang menerima langsung audiensi para juru parkir, menyatakan pihaknya akan mencari solusi terbaik secara bersama, termasuk berkoordinasi dengan Kapolda dan Gubernur Bangka Belitung terpilih, Hidayat Arsani. (Bangkapos.com/Andini Dwi Hasanah)