Sosok Marsudi Wahyu Kisworo Rektor Universitas Pancasila Dicopot Sepihak, Diduga Ini Penyebabnya

Tidak hanya itu, di lingkup pemerintahan, Marsudi juga pernah tercatat sebagai Anggota Badan Pertimbangan Pemasyarakatan Kemenkumham RI.

Dia juga pernah menjabat sebagai Tenaga Ahli Pertahanan Cyber Kementerian Pertahanan RI, dan Senior Advisor CitiAsia Inc dan Coach Gerakan Menuju 100 Smart City Kominfo.

Karier di Universitas Pancasila

Marsudi Wahyu Kisworo terpilih sebagai Rektor Universitas Pancasila (UP) untuk periode 2024–2028.

Namun, pada 24 April 2025, ia diberhentikan dari jabatannya berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pembina Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila (YPP-UP) Nomor 04/KEP/KA.PEMB/YPP-UP/IV/2025.

Pemberhentian ini berlaku efektif mulai 30 April 2025 dan dilakukan tanpa komunikasi atau diskusi dengan Marsudi maupun pihak internal universitas seperti Senat UP, Wakil Rektor, atau Direktur.

Pemberhentian Marsudi memunculkan pertanyaan di kalangan civitas akademika dan masyarakat karena dinilai dilakukan secara sepihak dan tidak transparan, tanpa melibatkan mekanisme evaluasi yang seharusnya menjadi tugas Senat Universitas sesuai statuta UP

Dugaan Pencopotan Marsudi

Universitas Pancasila menuding adanya peran oknum di Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila (YPPUP) dan jajaran internal civitas kampus di balik pencopotan Prof. Marsudi Kisworo Wahyu.

Kepala Biro Komunikasi Universitas Pancasila, Fitria Angeliqa mengatakan, Marsudi gencar untuk melindungi korban pelecehan seksual yang mengalami intimidasi secara internal maupun eksternal.

Adapun kasus pelecehan seksual tersebut melibatkan ETH, eks Rektor UP sebelum Marsudi.

"Mengapa demikian? Karena ada oknum di yayasan dan jajaran civitas yang berusaha mendesakkan keinginannya untuk mengembalikan ETH dalam jajaran dosen di Universitas," ujar Fitria saat dikonfirmasi Kompas.com, Selasa (29/4/2025) sore.

Fitria menyebutkan, Marsudi menemukan beberapa masalah internal kampus yang harus segera dibereskan, tetapi mendapatkan tentangan keras dari oknum-oknum tersebut.

Ia tak menjelaskan lebih lanjut terkait masalah internal yang mendapatkan tentangan tersebut.

"Oknum-oknum ini sudah disebutkan korban dalam laporannya di Propam Polri beberapa waktu lalu," lanjut Fitria.