Tugasnya Berantas Penyelundupan, Satgas Timah Diharapkan Beri Kepastian Hukum dan Pemulihan Ekonomi

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Hidayat Arsani, menegaskan keberadaan Satuan Tugas (Satgas) Timah tidak boleh menjadi sumber keresahan bagi masyarakat.

Sebaliknya, kehadiran Satgas diharapkan mampu memberikan kepastian hukum sekaligus mendorong pemulihan ekonomi, khususnya di sektor pertambangan rakyat.

Hal itu disampaikan Hidayat saat ditemui di Kantor Gubernur, Jalan Pulau Bangka, Air Itam, Kecamatan Bukitintan, Kota Pangkalpinang, Jumat (12/9/2025).

Menurutnya, masih banyak kebingungan di lapangan mengenai mekanisme kerja Satgas, terutama terkait tindakan penertiban yang dilakukan.

“Satgas ini sampai sekarang saya juga masih bingung pola penangkapannya. Mereka bertugas menjaga di wilayah IUP (Izin Usaha Pertambangan) PT Timah jika ada pelanggaran atau perusakan. Di luar itu, tentu harus melibatkan pemerintah daerah. Tugas utama Satgas adalah memberantas penyelundupan, bukan menakuti masyarakat,” kata Hidayat kepada Bangkapos.com.

Ia menekankan, Satgas seharusnya tidak serta-merta melakukan penangkapan terhadap masyarakat yang bekerja di wilayah IUP PT Timah namun belum terdata.

Menurut Hidayat, hal yang lebih tepat adalah melakukan pendataan dan pembinaan melalui perusahaan.

“Kalau ada masyarakat yang bekerja di IUP PT Timah tetapi belum terdaftar, mereka harus dibawa ke perusahaan untuk didata, bukan ditangkap. Penangkapan hanya berlaku bagi kasus penyelundupan,” tegasnya.

Baca juga: Pemprov Babel Siap Turun Jika Satgas Timah Rugikan Masyarakat

Hidayat menilai keberadaan Satgas dapat dijadikan momentum memperkuat kemitraan antara PT Timah dan masyarakat penambang.

Ia mengajak warga untuk bersama-sama membangun tata kelola pertambangan yang sehat serta berkontribusi terhadap perekonomian daerah.

“Mari kita benahi bersama. Kalau rakyat mau kerja timah, jadilah mitra PT Timah. Jika harga kurang baik, kita minta perusahaan menyesuaikannya agar petani timah ini bisa hidup layak,” ujarnya.

Selain itu, Hidayat menyoroti harga timah yang dinilainya masih rendah.

Ia berharap manajemen PT Timah mempertimbangkan kembali harga beli timah dari masyarakat agar pendapatan penambang lebih seimbang dengan kebutuhan sehari-hari.

“Saya harap Direktur Utama PT Timah memperhatikan masalah harga. Sekarang harganya terlalu murah,” ucapnya.

Lebih jauh, Hidayat menjelaskan keanggotaan Satgas Timah berasal dari kementerian pusat, termasuk Kementerian Pertahanan. Ia memastikan, pemerintah daerah akan turun tangan jika ada masyarakat yang merasa dirugikan dalam praktik penegakan Satgas di lapangan.

“Satgas ini berasal dari kementerian pusat. Jika ada masyarakat yang merasa dizalimi, saya bersama Forkopimda akan langsung turun ke lapangan untuk mencari solusi,” pungkasnya.

Dua Satgas

Diberitakan sebelumnya, Sekretaris Perusahaan PT Timah Tbk, Rendi Kurniawan mengatakan ada dua Satgas timah yang saat ini terjun di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pertama, Satgas yang dibentuk untuk melakukan perbaikan di sisi internal perusaha, salah satunya dengan memperkuat aspek pengamanan pada IUP Perusahaan.

Kemudian belakangan hadir Satgas khusus untuk memperbaiki tata kelola timah, mengurai sengkarut persoalan timah dari hulu terkait penambangan ilegal, kerusakan lingkungan hingga penyelundupan.

PT Timah dari sisi internal juga melakukan perbaikan salah satunya dengan memperkuat aspek pengamanan pada IUP Perusahaan. Tidak hanya terus memperkuat kinerja divisi pengamanan, beberapa waktu kebelakang PT Timah juga didukung oleh Satgas Sektor Khusus yang dibentuk dalam misi mendukung produktivitas di lini operasional Perusahaan,” kata Rendi kepada Bangkapos.com, Kamis (11/9).

“Di sisi lain, kebutuhan perbaikan ekosistem pertimahan nasional ini juga menjadi konsern pemerintah. Terbaru dengan penugasan Satgas khusus untuk memperbaiki tata kelola timah, mengurai sengkarut persoalan timah dari hulu terkait penambangan ilegal, kerusakan lingkungan hingga penyelundupan. Untuk itu perusahaan menyambut baik kehadiran Satgas ini sebagai bentuk kehadiran dan dukungan negara sehingga timah ini benar-benar dirasakan manfaatnya untuk masyarakat, dan juga negara,” lanjutnya. 

Rendi menyebut Satgas Timah ini merupakan gabungan dari berbagai matra TNI dibawah kendali langsung pemerintah. Satgas Timah yang dibentuk Pemerintah merupakan upaya Pemerintah dalam mendukung perbaikan tata kelola timah secara komprehensif dari hulu hingga ke hilir sehingga timah Indonesia dapat terjaga keberlanjutannya, memberikan manfaat yang sebesar-sebesarnya bagi masyarakat dan negara. 

“Sengkarut persoalan timah ini sudah lama menjadi persoalan, salah satu yang masih segar diingatan kita adalah peristiwa hukum beberapa waktu lalu. Dan untuk itu tentu semua pihak bersepakat dengan adanya perubahan kearah yang lebih baik, semua yang terlibat pada bisnis pertimahan harus mulai melakukan perbaikan sehingga bisnis pertimahan Indonesia menjadi lebih sehat,” kata Rendi.

“Persoalan mendasar pada pertimahan di Bangka Belitung adalah penambangan yang dilakukan oleh masyarakat tidak memiliki izin, kemudian juga aktifitas penyelundupan timah yang masih marak terjadi. Tentu saja ini menjadi persoalan negara karena komoditas yang seharusnya bermanfaat untuk masyarakat dan negara malah tidak dapat dioptimalkan,” tambahnya.

Untuk itu, kata Rendi, penambangan yang dilakukan masyarakat harus di tata dengan baik salah satunya dengan kemitraan dengan pemilik IUP sehingga Masyarakat mendapatkan kemanfaatan dari hasil kerja kerasnya. “Dalam menambang, Masyarakat harus diberikan kepastian dan kenyamanan dalam bekerja, baik dari aspek regulasi yang terpenuhi, wawasan lingkungan dan juga keselamatan kerja,” tegasnya. (x1)