Puluhan Warga Datangi Kantor Desa Pergam Bangka Selatan Terkait Permasalahan Lahan

BANGKAPOS.COM, BANGKA – Puluhan warga mendatangi Kantor Desa Pergam, Kecamatan Airgegas, Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Rabu (1/10/2025) pagi. 

Kedatangan mereka untuk menuntut kejelasan lahan warga yang diklaim sepihak masuk ke dalam lahan milik pemerintah desa setempat.

Pertemuan selama hampir tiga jam tersebut berlangsung alot dan tidak membuahkan hasil.

Seorang warga Desa Pergam, Peki mengatakan dirinya bersama puluhan warga mendatangi lokasi untuk meminta kejelasan dari pemerintah desa.

Terutama ihwal lahan warga yang diklaim sepihak masuk ke dalam lahan milik pemerintah desa setempat. Padahal lahan yang dijual warga merupakan milik pribadi dan bukan milik desa. 

“Kami mau mempertanyakan, terkait klaim katanya lahan pribadi kami itu milik desa,” kata dia kepada Bangkapos.com, Rabu (1/10/2025).

Peki membeberkan pemerintah desa tidak pernah melakukan musyawarah bersama warga setempat. Khususnya mengenai penetapan lahan yang masuk ke dalam lahan milik pemerintah desa.

Imbasnya banyak warga yang kaget ketika setelah menjual lahan tersebut, ternyata lahan yang telah dijual diklaim milik desa. 

Namun sayangnya, pemerintah desa tidak bisa menunjukkan kepemilikan administrasi maupun surat menyurat ihwal lahan yang diklaim. Sebab, sudah sejak lama lahan yang diklaim milik desa itu dimiliki oleh warga. Bahkan sudah dijadikan sebagai kebun lada maupun kebun padi hume atau padi darat sejak turun temurun.

“Mayoritas lahan masyarakat diklaim desa itu sudah digunakan untuk berkebun lada dan padi hume,” jelas Peki.

Jauh sebelum munculnya polemik ini lanjut dia, warga sudah pernah mengajukan pengurusan legalitas dan administrasi lahan yang menjadi permasalahan saat ini.

Justru warga menyayangkan sikap Pemerintah Desa Pergam yang menolak pengurusan legalitas tersebut. Bahkan dirinya sudah tiga kali melakukan pengajuan beberapa tahun silam, justru selalu dipersulit.

Oleh karena itu, dirinya berharap pemerintah desa bisa memberikan keputusan secara berkeadilan bagi masyarakat. Jangan sampai pemerintah desa memberikan keputusan yang merugikan masyarakat. Terlebih pemerintah desa sampai berani mengklaim lahan pribadi warga menjadi lahan milik desa.

“Pemerintah desa harus mengambil keputusan seadil-adilnya,” tegasnya.

Kepala Desa Pergam, Sukardi menyebut pertemuan ini merupakan tindak lanjut aksi unjuk rasa warga setempat dan rapat dengar pendapat (RDP) yang dilaksanakan di Kantor DPRD Kabupaten Bangka Selatan pada Senin (15/9/2025) lalu.

Utamanya dalam menindaklanjuti empat poin penting tuntutan warga. Misalnya, tidak ada dokumen izin perkebunan kelapa sawit yang diterbitkan instansi terkait di lahan yang dipermasalahkan.

Kemudian, pengembalian lahan Desa Pergam dan penerbitan surat keputusan (SK) lahan desa.

Kemudian, pengungkapan secara lengkap pihak penjual, pembeli, maupun penggarap hutan Sungai Keniris. Termasuk penegasan agar tidak ada oknum yang dilindungi.

Terakhir pemberian kepastian hukum bagi masyarakat Desa Pergam yang memiliki lahan sah agar dipermudah dalam penerbitan surat menyurat.

“Pertemuan hari ini menindaklanjuti demo warga dan RDP dengan DPRD beberapa waktu lalu. Terutama terkait permintaan data kepada pak Iskandar terkait jual beli lahan di lahan desa,” ujar Sukardi.

Sukardi berharap agar permasalahan ini cepat terselesaikan. Karena sebagian masyarakat beda tuntutan yang menjadi permasalahan utama. Sehingga perlu ditemukan jalan tengahnya untuk memfasilitasi kedua belah pihak. Supaya Pemerintah Desa Pergam bisa memberikan keputusan yang seadil-adilnya.

Dipastikan pemerintah desa akan segera menindak seluruh tuntutan warga. Ia meminta warga agar tetap bersabar dan mengikuti proses yang dilakukan oleh pemerintah desa. 

“Kami akan mencoba untuk menindaklanjuti laporan itu, karena butuh proses,” pungkasnya.

(Bangkapos.com/Cepi Marlianto)