Aksi Penambang Bangka Belitung Memanas di Kantor PT Timah, Polisi Tembakkan Gas Air Mata

Tujuannya agar mekanisme pembelian timah rakyat bisa dilakukan secara transparan, dengan harga yang wajar dan tidak merugikan masyarakat.

Selain itu, DPRD juga mendorong percepatan penerbitan izin WPR dan IPR agar para penambang rakyat dapat beroperasi secara legal tanpa khawatir ditangkap.

“Masalah timah ini sudah terlalu lama menjadi keresahan rakyat. Kita harus carikan solusi yang adil, bukan hanya untuk perusahaan besar, tapi juga untuk masyarakat kecil,” tegas Didit.
 
Latar Belakang: Krisis Harga Timah dan Pengetatan Regulasi

Gelombang aksi ini muncul di tengah krisis panjang sektor pertimahan nasional setelah terungkapnya skandal korupsi Rp300 triliun dalam tata niaga timah di Bangka Belitung periode 2015–2022.

Pasca penindakan besar oleh Kejaksaan Agung, banyak smelter swasta ditutup atau disita negara, termasuk yang kini dikelola ulang oleh PT Timah Tbk. Kondisi ini membuat rantai distribusi dan pembelian timah rakyat tersendat.

Akibatnya, harga beli timah rakyat anjlok drastis, bahkan di beberapa wilayah hanya mencapai Rp80.000–Rp100.000 per kilogram jauh di bawah biaya produksi.

Selain itu, pengetatan aktivitas tambang ilegal membuat banyak penambang rakyat kehilangan sumber pendapatan.

Kondisi inilah yang memicu aksi demonstrasi besar di Pangkalpinang.

Ketua DPRD Didit Srigusjaya menegaskan kembali komitmennya untuk mengawal hasil pertemuan ini hingga tuntas.

“Ini bukan akhir, tapi awal perjuangan bersama. Kami pastikan suara rakyat Bangka Belitung akan sampai ke pusat,” tutup Didit.

Aksi demonstrasi ini meninggalkan pesan kuat bahwa masyarakat Bangka Belitung menuntut perubahan nyata dalam tata kelola timah bukan hanya demi harga, tapi demi keadilan dan kesejahteraan rakyat.

(Bangkapos.com/Rifqi Nugroho/ Rizki Irianda Pahlevy