Beri Pelatihan Pengurus KDMP, Wabup Bangka Selatan: Bukan Hanya di Atas Kertas Tapi Nyata Berjalan

BANGKAPOS.COM, BANGKA – Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan, Kepulauan Bangka Belitung memastikan program Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih ( KDMP ) tidak berhenti di atas kertas. 

Pemerintah daerah mulai berinvestasi pada peningkatan sumber daya manusia (SDM) pengurus KDMP. Agar keberadaan koperasi kedepannya menjadi penggerak ekonomi rakyat dari desa.

Wakil Bupati Bangka Selatan, Debby Vita Dewi mengatakan pihaknya telah memberikan pembekalan kepada pengurus KDMP di 50 desa dan tiga kelurahan. Pelatihan menjadi wujud nyata komitmen untuk menciptakan pengelolaan koperasi yang lebih profesional, transparan dan berdaya saing. Sehingga pengurus, pengawas dan anggota koperasi dapat memperdalam wawasan, meningkatkan kemampuan manajerial.

“Paling penting mampu berinovasi dalam menghadapi tantangan ekonomi saat ini. Untuk menjalankan KDMP sebaik mungkin dan senyata mungkin,” ujar dia kepada Bangkapos.com, Selasa (11/11/2025).

Menurutnya koperasi merupakan tiang utama perekonomian rakyat yang tumbuh dari semangat gotong royong dan kebersamaan.

Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan memberikan perhatian serius terhadap penguatan kelembagaan koperasi, termasuk peningkatan kualitas sumber daya manusia. KDMP harus menjadi motor penggerak ekonomi kerakyatan yang digagas pemerintah pusat.

Keberhasilannya sangat bergantung pada kemampuan para pengurus di lapangan. Karena itu, pemerintah daerah menghadirkan narasumber nasional untuk memberikan wawasan praktis tentang pengelolaan koperasi yang sehat dan berfungsi sebagaimana mestinya. Dengan SDM yang kompeten dan berintegritas, koperasi akan tumbuh kuat, dipercaya masyarakat, dan memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan anggota serta masyarakat luas.

“Untuk menjalankan KDMP bukan hanya pembangunan fisik saja, tetapi kita harus memberikan pengetahuan kepada para pengurusnya,” kata Debby.

Sejauh ini, pelaksanaan program KDMP di Kabupaten Bangka Selatan sudah berjalan pada tahap pendampingan dan pembangunan fisik gedung koperasi. Pemerintah membantu dalam proses penyusunan proposal pembiayaan ke perbankan, khususnya bank-bank Himbara, guna mempercepat operasional koperasi di setiap desa. Adapun regulasi dari pemerintah pusat terkait pembiayaan KDMP masih dalam proses.

Akan tetapi, pemerintah daerah telah menyiapkan langkah-langkah antisipasi agar kegiatan ekonomi berbasis koperasi tetap bisa bergerak. Selain memperkuat kapasitas SDM, kegiatan pelatihan menjadi ruang koordinasi antar pengurus koperasi di seluruh desa dan kelurahan. Melalui forum ini, diharapkan terbangun jaringan kerja yang solid antar koperasi untuk memperluas skala usaha dan mempercepat perputaran ekonomi di tingkat lokal.

“Kehadiran KDMP bisa nyata dan dampak serta manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat. Dengan begitu perputaran ekonomi bergerak, dan kesejahteraan bisa dirasakan oleh masyarakat,” paparnya.

Debby turut mengingatkan bahwa koperasi bukan sekadar lembaga keuangan di tingkat desa. Melainkan wadah pemberdayaan ekonomi masyarakat yang berorientasi pada kesejahteraan bersama. Oleh karena itu, setiap pengurus diharapkan menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab dan komitmen yang tinggi. Lewat koperasi menjadi gerakan nyata ekonomi rakyat yang berdampak langsung pada kesejahteraan warga di akar rumput.

“Sehingga KDMP bukan hanya terbentuk di atas kertas, tetapi memang betul-betul nyata harus berjalan,” tegas Wabup.

(Bangkapos.com/cepi Marlianto)