Strategi Bupati Bangka Fery Insani Benahi Honorer: Diminta Resign hingga Ada yang Dijadikan Sopir

BANGKAPOS.COM - Bupati Bangka Fery Insani membeberkan sejumlah strategi untuk membenahi tenaga honorer di Pemerintah Kabupaten Bangka.

Beberapa di antaranya adalah meminta agar honorer yang tidak jelas untuk resign hingga menjadikan sebagian honorer sebagai sopir mobil kebersihan hingga kepala dinas.

Strategi ini disampaikan Fery Insani saat mengumpulkan ratusan tenaga honorer di Kabupaten Bangka Senin (17/11/2025) pagi di halaman Kantor Bupati Bangka, seusai apel pagi.

Selain Fery, Wakil Bupati Bangka Syahbudin juga memberikan pengarahan pada apel tersebut.

Syahbudin menyebut bahwa saat ini begitu banyak jumlah honorer non-database di Kabupaten Bangka.

Adapun tujuan pengumpulan ratusan honorer ini adalah untuk pendataaan.

“Kita ingin memastikan bapak ibu yang ada di OPD atau di Kecamatan, Kelurahan kita pastikan bapak ibu sebagai honorer non-database memang benar-benar ada, ada personnya (orangnya),” kata Syabudin.

“Melalui petugas, kita absen per OPD supaya siapa yang hadir hari ini sesuai dengan penugasan di OPD, dan siapa yang tidak hadir ketahuan,” jelasnya.

Menurutnya, ini dilakukan untuk menciptakan kedisiplinan dalam rangka menyongsong tugas-tugas yang akan diberikan kedepannya.

“Sekali lagi, kita ingin memastikan bahwa bapak ibu memang benar-benar ada sesuai dengan surat penugasan di masing-masing OPD, Kecamatan ataupun Kelurahan,” sambungnya.

Bupati Bangka Fery Insani menyebut bahwa data terbaru ada sebanyak 825 tenaga honorer di Kabupaten Bangka yang tidak masuk dalam database BKN.

Kata Fery, Pemkab Bangka tidak pernah berniat untuk memutuskan kerja antara Pemda dengan tenaga honorer tersebut.

Akan tetapi, konsekuensi dari hal tersebut adalah berimbas pada besarnya anggaran yang perlu dikeluarkan untuk membayar gaji tenaga honorer.

Fery Insani juga menyinggung soal keberdaan honorer yang tidak jelas.

Mereka diminta untuk resign.

“Jadi memang kalau tidak ada, hampir tidak jelas keberadaannya, atau sudah jauh dari Kabupaten Bangka, silakan memilih misalnya untuk resign,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Fery menjelaskan tidak ada lagi istilah pembayaran untuk PHL (Pegawai Harian Lepas) atau honorer pada 2026.

Sehingga hal itu membuat pihaknya harus berpikir keras lantaran tidak ada lagi akun untuk pembayaran ke PHL.

Solusinya adalah mekanisme outsourching.

“Dan itu pilihannya kita harus outsourching. Saya akan mengambil kebijakan bahwa itu ada outsourching penerimaan untuk perseorangan,” ucapnya.

Fery menjelaskan, bagi yang dokter dapat dilakukan outsourching secara perseorangan melalui BLUD karena tidak ada perusahaan pengerah untuk tenaga kerja dokter.

Lalu untuk tenaga kerja pengajar, nantinya akan dimasukkan dalam BOSDA (Bantuan Operasional Sekolah Daerah). 

“Mudah-mudahan tidak melanggar aturan, nanti bapak ibu dibiayai dari BOSDA,” ungkapnya.

Selanjutnya, untuk tenaga kesehatan atau paramedis yang direkrut dan memang dibutuhkan tenaganya, nanti akan diambil kebijakan untuk penggabungan beberapa dinas dengan harapan dapat dilakukan penghematan.

Lebih lanjut, pihaknya juga mengambil upaya untuk menambah mobil kebersihan sehingga tenaga honorer dapat menjadi driver dan kernet.

“Kemudian para kepala dinas juga hampir semuanya akan ditempatkan tenaga driver,” tuturnya.

Kata Fery, hal itu peru dilakukan untuk mengakomodir para tenaga honorer tersebut tanpa maksud untuk melakukan pemborosan.

Berikutnya menurut Fery yang paling krusial adalah penjaga malam yang akan diatur sedemikan rupa sehingga nantinya ada dua orang penjaga malam per unit kerja.

Selanjutnya, ada juga honorer yang nanti dialihkan menjadi tenaga kebersihan yang nantinya akan diatur melalui naungan koperasi.

“Tapi nanti akan kita detilkan jangan sampai melanggar aturan. Enggak boleh salah, kita harus benar sehingga ini nanti dapat masuk dalam komponen pekerja koperasi,” ungkapnya.

Fery menegaskan bahwa pihaknya tidak mampu untuk mengembalikkan pendapatan honorer seperti yang dulu.

Namun dia memastikan bahwa tahun depan ada wacana untuk menaikkan pendapatan yang disesuaikan dengan jam kerja masing-masing.

“Makanya kita juga coba menaikkan pendapatan (tenaga kebersihan-red) sekitar 20 persen dari total pendapatan yang sekarang,” tuturnya.

Dengan demikian, menurutnya perlu dilakukan pendataan tentang keberadaan para honorer sehingga mulai Januari 2026 nanti pola-pola yang disampaikan sebelumnya dapat mulai dijalankan.

(Bangkapos.com/Arya Bima Mahendra)