MBG di Bangka Selatan Jadi Motor Ekonomi Lokal, Wabup Debby: Jangan Ambil Bahan Baku dari Luar

BANGKAPOS.COM, BANGKA – Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan, Kepulauan Bangka Belitung memastikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mulai beroperasi tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak sekolah.

Akan tetapi, turut didesain menjadi lokomotif penggerak ekonomi lokal. Sebab, bahan baku MBG diprioritaskan dari dalam daerah untuk menggerakkan perekonomian masyarakat.

Wakil Bupati Bangka Selatan, Debby Vita Dewi menegaskan pemerintah daerah telah menetapkan kebijakan tegas dalam penerapan program MBG. Terutama agar seluruh bahan baku makanan dalam program MBG diprioritaskan berasal dari petani, nelayan dan pelaku usaha lokal di Kabupaten Bangka Selatan. Mulai dari beras, sayuran, daging ayam, ikan, hingga telur, diupayakan tidak diambil dari luar daerah.

“Selain menyasar gizi anak, MBG juga diarahkan untuk memperkuat ekonomi daerah. Penggunaan bahan baku lokal kita jadikan prioritas utama,” kata dia kepada Bangkapos.com, Senin (24/11/2025).

Menurutnya upaya penguatan peran ekonomi lokal ini tidak berdiri sendiri. Pemerintah melibatkan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, serta unsur forum koordinasi pimpinan daerah (Forkopimda).

Langkah ini untuk memastikan ketersediaan stok pangan tetap aman dan terjaga seiring bertambahnya jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang akan beroperasi. Untuk uji coba, setiap SPPG diproyeksikan melayani sekitar 1.000 porsi makanan per hari.

Namun kedepan kapasitas ini diperkirakan meningkat menjadi 2.000 hingga 3.000 porsi per SPPG. Karena program MBG di Kabupaten Bangka Selatan dirancang agar menyasar seluruh penerima manfaat secara merata dengan sasaran dengan jumlah sasaran 58.181 orang.

Mencakup anak-anak sekolah, ibu hamil serta ibu menyusui yang tersebar di delapan kecamatan. Penentuan titik sekolah akan disesuaikan dengan lokasi SPPG terdekat agar distribusi makanan lebih efektif.

“Jadi penentuan penerima manfaat ditetapkan sesuai dengan domisili SPPG terdekat,” ujar Debby.

Debby mengingatkan bahwa tantangan terbesar kedepan adalah menjaga ketersediaan bahan baku. Apalagi, di Kabupaten Bangka Selatan terdapat rencana pengoperasian sekitar 20 SPPG. 17 SPPG di antaranya merupakan swasta dan tiga SPPG milik pemerintah yang akan berjalan secara bertahap. Pemerintah daerah bersama TPID dan OPD terkait kini ditugaskan untuk melakukan pemetaan potensi bahan pangan lokal.

Sekaligus memastikan stok aman, serta mempercepat kesiapan produksi dari sektor pertanian, perikanan, dan peternakan. Dengan penguatan bahan baku lokal, pengawasan stok yang ketat, serta pengaturan distribusi yang matang, program MBG di Kabupaten Bangka Selatan tak hanya ditargetkan menyehatkan generasi muda. Lebih dari itu, mampu menjadi pilar baru dalam penguatan ekonomi kerakyatan.

“Jangan sampai ini baru satu SPPG masih aman, tapi ketika berkembang jadi 20 justru kesulitan bahan baku. Ini tanggung jawab kita bersama,” tegasnya.

Selain soal ketersediaan bahan baku, Debby juga menaruh perhatian besar terhadap kualitas makanan yang akan diterima para siswa. Ia ingin kejadian di daerah lain, seperti keterlambatan distribusi atau masalah kualitas makanan, tidak terjadi di Bangka Selatan. Ia optimis letak geografis Bangka Selatan yang relatif dekat antarwilayah dapat menjadi keunggulan untuk memastikan makanan tetap segar.

Wabup yakin dampak ekonomi dari program MBG ini diharapkan sangat besar bagi masyarakat. Selain membuka lapangan kerja baru melalui dapur SPPG, program ini juga menghidupkan rantai pasok hasil pertanian, perikanan dan peternakan lokal. Ia secara tegas mengingatkan agar vendor pelaksana tidak mengambil bahan baku dari luar daerah.

“Jangan sampai saya dengar nanti SPPG-nya ambil bahan baku dari luar,” tukas Debby.

(Bangkapos.com/Cepi Marlianto)