KDMP Namang jadi Percontohan Nasional, Pengembangan Usaha Terkendala Modal

"Nanti itu desa, informasinya, desa itu dari dana desa yang akan dipangkas atau dipotong, kalau kelurahan dana bagi hasil dari APBN dipotong, secara bertahap. Kurang lebih Rp 500 juta pertahun, cuman teknis itu ada di Pemerintahan Desa, kalau Rp 3 miliar itu kan, kalau tidak salah selama 6 tahun, setiap tahun Rp 500 juta," terangnya.

Ia mengatakan, terkait teknis pelaksanaan dan dasar hukumnya merupakan kewenangan dinas yang membidangi urusan desa, informasi tersebut baru sebatas yang diterima pihaknya. Sementara itu, pihaknya lebih fokus membahas aspek kelembagaan koperasi.

"Teknisnya ini ke dinas yang membidangi desa, teknis dan dasar hukumnya, cuman ini yang beredar di kami. Kalau kami bicara kelembagaanya koperasinya, bicara badan hukum koperasi. Kalau bicara teknisnya karena sesuai Instruksi Presiden nomor 17 tahun 2025 percepatan pembangunan fisik gerai, koperasi desa, kelurahan merah putih, dari Inpres itu sudah dibagi beberapa kementerian lembaga," katanya.

"Artinya kementerian lembaga itu punya tugas masing-masing. Kalau kami itu terkait dengan kelembagaanya, terkait dengan operasionalisasinya, kalau pembangunan fisik dan lain sebagainya itu sudah diatur dalam Inpres tersebut,"lanjutnya.

Ia mengatakan, sebanyak 309 desa dan 84 kelurahan di Provinsi Bangka Belitung telah memiliki badan hukum koperasi. Saat ini, seluruhnya tengah memasuki tahap pembangunan. 

Menurutnya, pembangunan diprioritaskan bagi koperasi yang telah memenuhi persyaratan, seperti memiliki lahan seluas minimal 1.000 meter persegi, berada di lokasi strategis, serta memenuhi kriteria lainnya.

"Yang belum mungkin kesulitanya kendalanya ada di lahan, kayak di Pangkalpinang untuk lahan seluas 1.000 meter persegi, lokasi strategis susah, mungkin ada tahap berikutnya, dari Kementerian Koperasi, untuk lahan yang sempit, apa langkah yang harus dilakukan, untuk tahap awal dalam memenuhi syarat," katanya. (Bangkapos.com/Rifqi Nugroho)