Polemik Pagar Beton di Laut Cilincing, Nelayan Resah, Pemprov DKI Jakarta Tak Bisa Berbuat Banyak

Menanggapi protes tersebut, Direktur Utama PT Karya Citra Nusantara, Widodo Setiadi, buka suara.

Menurutnya, pembangunan pagar beton dan dermaga di Cilincing sudah melalui proses panjang, bukan proyek mendadak.

“Jadi kalau saya ditanya, apakah ini sah? Sah. Sebetulnya proses pembangunan ini sudah dimulai sejak 2010 dan polanya sama,” ujarnya dalam konferensi pers di Marunda, Jakarta Utara, Jumat (12/9/2025).

Widodo menegaskan bahwa proyek ini bertujuan untuk membangun tiga dermaga baru yang nantinya digunakan sebagai lokasi bongkar muat batu bara dan komoditas lain.

Ia juga menyampaikan bahwa Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) telah diproses selama dua tahun sebelum izin diberikan.

Proyek Kolaborasi: Swasta, Pemerintah, dan BUMN

Widodo menjelaskan proyek ini merupakan bentuk kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan BUMN.

Uniknya, pembangunan dermaga ini tidak menggunakan dana APBN maupun APBD.

“Memang proyek ini digagas oleh pemerintah untuk menggandeng kolaborasi swasta, di mana proyek ini adalah proyek non-APBN-APBD. Jadi pemerintah tidak keluar uang Rp 1 pun dalam proyek ini,” jelasnya.

KCN juga menegaskan bahwa proyek ini akan memberikan manfaat ekonomi jangka panjang.

Dalam 70 tahun mendatang, aset dermaga tersebut akan sepenuhnya menjadi milik negara.

“Proyek ini semata-mata untuk menggerakkan roda ekonomi Indonesia. Kami melibatkan tiga pilar penting: swasta, pemerintah, dan BUMN,” tambah Widodo.

Suara Nelayan: “Kami Bukan Anti-Pembangunan, Tapi Jangan Rugikan”

Meski proyek ini dianggap legal, nelayan tetap meminta solusi.

Mereka tidak menolak pembangunan, tetapi mendesak agar ada kompensasi atau kebijakan yang melindungi mata pencaharian.