Polemik Pagar Beton di Laut Cilincing, Nelayan Resah, Pemprov DKI Jakarta Tak Bisa Berbuat Banyak

“Kami bukan anti pembangunan. Kami tahu Jakarta butuh dermaga, butuh pelabuhan. Tapi jangan sampai kami yang kecil-kecil ini jadi korban,” kata Sulaeman.

Beberapa nelayan lain menyebutkan bahwa sejak pembangunan dimulai, hasil tangkapan menurun.

Lokasi penangkapan yang dulu dekat kini tidak bisa diakses, sementara biaya operasional meningkat.

Latar Belakang: Reklamasi dan Kontroversi Lama

Polemik Cilincing mengingatkan publik pada kontroversi reklamasi Teluk Jakarta beberapa tahun lalu.

Sama-sama berhubungan dengan izin pusat, dampak lingkungan, serta benturan kepentingan antara ekonomi dan ekologi.

Proyek-proyek reklamasi atau pembangunan di pesisir kerap menuai pro-kontra.

Di satu sisi, ada argumen soal urgensi pembangunan infrastruktur maritim.

Di sisi lain, ada kekhawatiran hilangnya ruang hidup nelayan serta kerusakan ekosistem.

Polemik pagar beton di Laut Cilincing mencerminkan dilema klasik pembangunan: bagaimana menyeimbangkan kepentingan ekonomi nasional dengan keadilan sosial masyarakat lokal.

Di atas kertas, semua perizinan proyek dermaga KCN sah. Namun di lapangan, nelayan merasa kehilangan ruang hidup.

Pertanyaan pun muncul: apakah pembangunan selalu harus menyingkirkan yang kecil demi kepentingan besar?

Ataukah ada cara untuk menghadirkan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan?

Jawabannya masih menunggu keseriusan pemerintah, perusahaan, dan masyarakat untuk duduk bersama mencari titik temu.(*)

(Bangkapos.com/kompas.com)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Pagar Beton di Laut Cilincing Kantongi Izin dari KKP, Pramono: Kami Tidak Bisa Apa-apa