Video Program Prabowo Tayang di Bioskop, Menuai Pro-Kontra: Ternyata Pernah Juga di Era Jokowi

Video program Prabowo tayang di bioskop. Publik terbelah, ada yang apresiasi ada yang kecewa. Dulu Jokowi juga sempat lakukan hal sama

Penulis: M Zulkodri CC | Editor: M Zulkodri
Instagram @prabowo / @jokowi
VIDEO PRABOWO--Video Program Prabowo Tayang di Bioskop, Menuai Pro-Kontra: Ternyata Pernah Juga di Era Jokowi 

Ia menambahkan, kontrak tayangan tersebut telah berakhir sehingga sejak 15 September 2025 video program Prabowo sudah tidak lagi diputar di jaringan XXI.

"Kalau yang bendungan ini, kontraknya sampai 20 September," kata Ferdinandus kepada Kompas.com pada 14 September 2018.

Reaksi Penonton

Meski hanya berlangsung sepekan, respons penonton cukup beragam.

Banyak komentar di akun Instagram resmi @cinema.21 yang mengeluhkan penayangan video itu.

Salah seorang penonton, Wisnu Fauzan, mengaku kurang nyaman dengan masuknya unsur politik di ruang hiburan.

Dalam kolom komentar Instagram @cinema.21 yang dibawahi XXI, banyak penonton film mengungkapkan rasa kecewa.

Terkait hal ini, seorang pecinta film layar lebar, Wisnu Fauzan, menilai masuknya suasana politik ke bioskop kurang baik, khususnya bagi industri film.

"Sebagai penonton film layar lebar agak risih sih. Meskipun cuma seperti iklan, tapi jadi ganggu suasana kenetralan di industri perfilman," kata Wisnu kepada Tribunnews, Minggu (14/9/2025).

Menurutnya, niatan awal penonton untuk mencari hiburan justru terganggu karena disuguhi konten politik. 

Pria yang juga aktif mengomentari film Indonesia di media sosial ini menilai banyak penonton tidak menyukai iklan tersebut karena faktor kekecewaan terhadap kebijakan pemerintah.

"Soalnya kita datang ke sana kan mau refreshing, mencari hiburan lewat film. Suasana yang dibangun sebelum film mulai seharusnya bisa bikin mood bagus buat nonton," katanya.

"Kalau tiba-tiba diputarkan video Presiden Prabowo apalagi bahas politik, itu jadi ngerusak mood dan pengalaman nontonnya jadi nggak maksimal," pungkasnya.

Penjelasan Istana

Menanggapi polemik ini, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan bahwa penggunaan media publik untuk menyampaikan pesan pemerintah merupakan hal yang wajar, selama tidak melanggar aturan dan tidak mengganggu kenyamanan masyarakat.

Halaman
123
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved