Video Program Prabowo Tayang di Bioskop, Menuai Pro-Kontra: Ternyata Pernah Juga di Era Jokowi

“Tentunya sepanjang tidak melanggar aturan, tidak mengganggu kenyamanan dan keindahan, maka penggunaan media publik untuk menyampaikan pesan tentu hal yang lumrah,” kata Prasetyo kepada wartawan, Minggu (14/9/2025).

Aturan Penayangan

Secara umum, penayangan video pemerintah di ruang publik seperti bioskop tidak menyalahi aturan, asalkan memenuhi ketentuan berikut:

• Tidak melanggar hukum atau etika publik — bebas dari konten SARA, kekerasan, atau propaganda ilegal.
• Tidak mengganggu kenyamanan penonton — berdurasi wajar dan tidak memaksakan muatan politik.
• Mematuhi regulasi perfilman dan hak cipta — sesuai UU No. 33 Tahun 2009 tentang Perfilman dan UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
• Disetujui pengelola bioskop — setiap tayangan harus melalui mekanisme kerja sama resmi dengan pihak jaringan bioskop.

Kontroversi video Prabowo di bioskop mengingatkan publik pada kasus serupa di era Jokowi.

Perdebatan pun kembali muncul: apakah penayangan seperti ini sebatas iklan layanan masyarakat, atau justru berpotensi dianggap sebagai kampanye terselubung?

Yang jelas, pemerintah dan bioskop sama-sama menegaskan bahwa tayangan tersebut sudah sesuai aturan, meski sebagian penonton merasa kenyamanan mereka terusik.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com