Sosok Feri Amsari, Sindir Deddy Corbuzier yang Pernah Hina Anak-anak soal MBG: Mau Minta Maaf?

BANGKAPOS.COM -- Deddy Corbuzier dapat sindiran pedas dari Feri Amsari.

Stafsus Menhan bidang komunikasi sosial dan publik, Deddy Corbuzier, pernah hina anak-anak soal Makan Bergizi Gratis (MBG).

Deddy Corbuzier sempat memaki anak-anak karena dianggap rewel menilai rasa makanan MBG. 

Baca juga: Sosok Dadan Hindayana Ahli Serangga jadi Kepala BGN, Respon MBG Dipeleset jadi Makan Beracun Gartis

Deddy menghardik anak yang menyebut bahwa menu ayam yang diterima tidak enak.

"Kurang enak? Kurang enak kepala lo p*a," hardik Deddy dalam video yang diunggah pada Jumat (17/1/2025).

Kini Deddy Corbuzier dapat sindiran pedas dari Feri Amsari.

Feri Amsari melontarkan kritik keras ke YouTuber, Deddy Corbuzier, yang pernah berkomentar terhadap anak-anak penerima program Makan Bergizi Gratis (MBG). 

Feri mengungkit kembali komentar itu setelah muncul kasus MBG yang bermasalah, mulai dari makanan beracun hingga berbelatung. 

Baca juga: Profil Charles Honoris, Sebut MBG Dipeleset jadi Makan Beracun Gratis: Lucu tapi Menyedihkan

"Dulu mas Letkol Deddy Corbuzier menghina respons anak-anak soal makan bergizi gratis. Sekarang setelah tahu selain tidak enak, MBG juga beracun dan berbelatung (ada juga yang berkaca)."

"Gimana om ded? Mau minta maaf enggak sama itu anak-anak?" tulis Feri pada Jumat (26/9/2025).

Kritikan yang dilayangkan anak-anak itu seakan menjadi kenyataan. 

Beberapa kasus MBG kini bermasalah dan kini bikin gempar publik. 

Ia pun mendesak Deddy untuk meminta maaf. 

"Mas Ded @mastercorbuzier harusnya minta maaf ketika dia sangat p*a memaki-maki anak-anak soal MBG yang tidak enak, sudah relate om?" katanya. 

Sosok Feri Amsari

Feri Amsari merupakan  Pakar Hukum Tata Negara (HTN) dari Universitas Andalas (Unand).

Ia adalah narator utama dalam film dokumenter Dirty Vote yang tayang saat momen Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Dirty Vote membahas dugaan kecurangan dalam Pemilu 2024, terutama terkait praktik penyalahgunaan kekuasaan dan potensi ketidaknetralan aparat serta penyelenggara pemilu.

Film itu disutradarai Dandhy Dwi Laksono, Produksi Watchdoc Documentary, dan Narasumber utama, pakar hukum tata negara, Bivitri Susanti, Zainal Arifin Mochtar dan Feri Amsari.

Selain itu, Feri Amsari merupakan seorang perwakilan dari Koalisi Masyarakat Sipil, melaporkan pelaksanaan retret kepala daerah di Magelang, Jawa Timur pada Jumat (28/2/2025).

Pelaksanaan retret diduga melanggar ketentuan dan aturan perundang-undangan.

Feri Amsari merupakan seorang pria kelahiran Padang, Sumatera Barat pada 2 Oktober 1980.

Feri Amsari adalah seorang dosen Hukum Tata Negara (HTN).

Ia mengajar di Universitas Andalas, Sumatera Barat.

Feri Amsari juga dikenal sebagai aktivis di bidang hukum.

Selain itu, ia dikenal aktif sebagai peneiti senior dan mantan Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas sejak 2017-2023.

Feri Amsari menempuh pendidikan Universitas Andalas dan William & Mary Law School.

Sebagai aktivis, ia pernah menjabat sebagai Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa dan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Andalas pada 2002-2003.

Selain itu, ia juga aktif sebagai wartawan mahasiswa dan anggota Dewan Redaksi Buletin Gema Justisia Fakultas Hukum Universitas Andalas.

Tak hanya itu, ia juga menjabat sebagai Ketua Unit Kegiatan Mahasiswa Pengenalan Hukum dan Politik (UKM PHP) Universitas Andalas pada 2003-2004.

Pernah Lapor Penyelenggaraan Retret

Mewakili koalisi, Dosen Hukum Tata Negara Universitas Andalas, Feri Amsari, menjelaskan pelaksanaan retret diduga melanggar ketentuan dan aturan perundang-undangan.

Sejumlah kejanggalan ditemukan dalam penyelenggaran retret kepala daerah, seperti penunjukan PT LTI sebagai perusahaan yang mempersiapkan retret.

Koalisi Masyarakat Sipil mensinyalir PT LTI berada dalam lingkaran kekuasaan.

"Di titik itu saja sebenarnya sudah ada konflik kepentingan dan proses pengadaan barang dan jasa pelatihan ini juga tidak mengikuti standar-standar tentu pengadaan barang dan jasa yang sebenarnya harus dilakukan secara terbuka," ucap Feri kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (28/2/2025).

Menurutnya, proses penunjukkan PT LTI mestinya dilakukan secara terbuka dan transparan.

Namun, prinsip tersebut, tidak terealisasikan dalam pelaksanaan program yang dinilai memakan anggaran cukup besar itu.

"Kita merasa janggal, misalnya perusahaan PT Lembah Tidar Indonesia ini perusahaan baru, dan dia mengorganisir program yang sangat besar se-Indonesia."

"Padahal, dalam proses pengadaan barang dan jasa ada prinsip kehati-hatian," sambungnya.

Cerita Mahfud soal Cucunya yang Keracunan MBG

Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menceritakan soal cucunya yang menjadi korban keracunan menu Makan Bergizi Gratis (MBG).

Cucunya tersebut keracunan akibat menu MBG yang dibagikan di salah satu sekolah di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

"Cucu saya juga keracunan. Ya, MBG di Jogja," ujar Mahfud dalam kanal Youtube Mahfud MD Official, dikutip pada Rabu (1/10/2025).

Ungkap Mahfud, ada dua cucunya yang menjadi korban keracunan MBG.

Akibatnya, semua siswa di kelas tempat cucunya mengenyam pendidikan mengalami muntah-muntah.

"Cucu ponakan ya. Saya punya ponakan, ponakan saya tuh punya anak namanya Iksan."

"Makan siang gratis, ya masakan bergizi gratis, lalu satu kelas itu delapan orang langsung muntah-muntah," ungkap Mahfud.

Akibatnya, satu dari dua cucu mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu yang mengalami keracunan MBG harus dirawat di rumah sakit.

Sedangkan satu cucu lainnya yang mengalami muntah-muntah tidak dirawat di rumah sakit dan sudah dibolehkan pulang ke rumah.

"Habis muntah-muntah sehari disuruh pulang, bisa dirawat di rumah. Tapi yang ini (cucu kedua) sampai empat hari di rumah sakit."

"Ada dua, iya bersaudara, beda kelas. Di sekolah yang sama," ujar Mahfud.

Mahfud sendiri menjelaskan bahwa jumlah korban keracunan MBG memang terkesan sangat kecil dibandingkan dengan total penerima manfaatnya.

Namun, tegas Mahfud, keselamatan anak-anak sebagai penerima MBG harus menjadi perhatian serius dan jangan dipandang sebagai angka semata.

"Karena itu menyangkut nyawa, menyangkut kesehatan. Jadi bukan persoalan angka," tegas Mahfud.

Ia mengatakan, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tidak boleh meremehkan jumlah korban keracunan MBG yang terjadi di banyak daerah.

Oleh karena itu, ia mendorong pemerintah dan pihak terkait untuk melakukan evaluasi dan perbaikan agar kasus keracunan tidak terulang.

Apalagi Mahfud menilai, MBG merupakan program mulia yang memiliki tujuan utama untuk meningkatkan kualitas gizi anak Indonesia.

"Ini harus diteliti lagi apa masalahnya. Program MBG gratis ini adalah satu program yang paling bagus, mulia," tegas Mahfud.

6.457 Korban Keracunan MBG

Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hidayana melaporkan lebih dari 6.457 orang terdampak keracunan MBG.

Data tersebut merupakan rekapitulasi yang dimutakhirkan hingga 30 September 2025.

Dadan menyampaikan data tersebut dalam rapat kerja (raker) yang digelar Komisi IX DPR RI dengan Menteri Kesehatan, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, serta Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) tentang penanganan kasus MBG.

Dadan memetakan kasus keracunan MBG dalam tiga wilayah, I yang mencakup Sumatera, II di Pulau Jawa, dan III di Indonesia Timur.

"Kita lihat di wilayah satu ada yang mengalami gangguan pencernaan sebanyak 1.307, wilayah dua bertambah, tidak lagi 4.147, ditambah dengan yang di Garut mungkin 60 orang," kata Dadan di Ruang Rapat Komisi IX DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (1/10/2025). "Kemudian wilayah III ada 1.003 orang," sambungnya.

Dalam rapat tersebut, Dadan mengakui banyak satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) atau dapur dalam program MBG belum memiliki sanitasi air yang baik.

"Dari kejadian di berbagai tempat, tampak juga bahwa belum semua air di SPPG memiliki sanitasi yang baik. Sehingga memang kemudian Pak Presiden memerintahkan agar di seluruh SPPG dibutuhkan alat sterilisasi," ujar Dadan.

Menurutnya, kondisi tersebut menjadi salah satu persoalan yang berpotensi memicu kasus keracunan makanan di sejumlah daerah dalam dua bulan terakhir.

Dia mencontohkan kondisi sejumlah SPPG di Bandung. Meski dapur SPPG setempat dinilai tertata baik, tetapi standar pencucian peralatan makan belum sesuai aturan.

BGN sendiri telah meminta SPPG memperketat penggunaan air bersih untuk kebutuhan memasak maupun mencuci alat serta bahan makanan.

"Kita sudah instruksikan agar mereka menggunakan air galon untuk memasak. Untuk mencuci, airnya perlu diberikan saringan," kata Dadan.

(Bangkapos.com/TribunnewsMaker.com/Kompas.com)