Mulai 2026, Vietnam Akan Larang Motor Bensin, Langkah Menuju Kota Bebas Polusi, Jepang Protes Keras

Ringkasan Berita:

• Vietnam siap melarang motor bensin mulai 2026 di pusat kota Hanoi.
• Kebijakan ambisius ini menjadi langkah besar menuju era kendaraan listrik dan kota bebas polusi.
• Tekanan dari Jepang, Produsen Otomotif Melawan
• Dampak Sosial dan Ekonomi, Antara Peluang dan Risiko

BANGKAPOS.COM--Pemerintah Vietnam resmi menetapkan kebijakan larangan penggunaan motor berbahan bakar bensin di pusat kota Hanoi mulai Juli 2026.

Langkah bersejarah ini diumumkan langsung oleh Perdana Menteri Pham Minh Chinh sebagai bagian dari strategi nasional menekan polusi udara dan mempercepat transisi menuju kendaraan listrik.

Kebijakan ini menjadikan Vietnam sebagai negara pertama di Asia Tenggara yang berani mengambil langkah konkret menghapus motor konvensional dari wilayah perkotaan padat penduduk.

Namun di balik visi besar menuju “kota hijau”, keputusan tersebut memicu gejolak sosial, protes diplomatik, hingga ketegangan ekonomi di dalam dan luar negeri.

Langkah Ambisius Pemerintah, Hanoi Jadi Proyek Percontohan Transportasi Hijau

Dalam konferensi pers nasional di Hanoi, PM Pham Minh Chinh menegaskan bahwa larangan motor bensin 2026 akan diterapkan di kawasan inti kota wilayah dalam lingkar utama yang meliputi pusat bisnis, pemerintahan, serta destinasi wisata ibu kota.

“Ini bukan sekadar kebijakan transportasi, tetapi bagian dari strategi nasional untuk melindungi udara yang kita hirup dan masa depan anak-anak kita,” ujar Chinh.

Ia menegaskan, kebijakan ini menjadi pilar utama dalam rencana Vietnam mencapai target net zero emission pada 2050, sejalan dengan komitmen global COP26.

Hanoi, kota dengan lebih dari tujuh juta sepeda motor dan satu juta mobil, kini menjadi simbol transisi besar-besaran menuju era kendaraan listrik (EV).

Pemerintah memperkirakan, sekitar delapan juta penduduk akan terdampak langsung oleh kebijakan ini.

Tahap kedua rencananya akan diberlakukan pada Januari 2028, dengan cakupan lebih luas, termasuk pembatasan bagi sebagian mobil pribadi berbahan bakar fosil.

Meskipun disebut sebagai kebijakan visioner, gelombang kritik dan kekhawatiran segera bermunculan dari kalangan masyarakat. 

Banyak warga menganggap kebijakan ini diterapkan terlalu cepat tanpa memberikan waktu adaptasi yang memadai.

“Kalau motor bensin dilarang, bagaimana kami mencari nafkah?,” kata Nguyen Van Hung, seorang pengemudi ojek daring di Hanoi.

“Motor listrik itu mahal, dan penghasilannya tidak cukup untuk mencicil,” keluhnya.