Projo Puji Jokowi di Tengah Sorotan Proyek Whoosh, Sebut Karya Monumental

"Kita sebagai negara berkembang bisa loh melakukan inovasi yang lompatan yang luar biasa, modernitas yang begitu melompat."

"Sekali lagi kereta cepat Whoosh ini bukan beban, bukan beban, tetapi bukti bahwa mimpi besar kita bisa wujudkan tanpa membebani rakyat," tuturnya.

Meski begitu, Projo tetap mendukung langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut dugaan korupsi pada proyek Whoosh.

"Korupsinya tetap harus diselidiki, siapa pun yang terlibat. Saya rasa yang terakhir, saya sampaikan tetap ini menjadi karya monumental, karya prestasi luar biasa dari Pak Jokowi," tegasnya.

Budi Arie Usul Beban Utang Whoosh Diperpanjang

Sebelumnya, Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi meminta utang akibat proyek Whoosh era Jokowi tidak dipermasalahkan. 

Budi yang belum lama ini dicopot dari jabatan Menteri Koperasi, menyebut pembayaran utang Whoosh bisa dicarikan solusinya.

Ia mengusulkan beban utang sekitar Rp 116 triliun dalam proyek kereta cepat Jakarta-Bandung itu bisa diperpanjang 50 hingga 60 tahun.

"Kalau problem utang yang besar itu bisa ada solusinya. Ini soal financial structure saja," kata Budi Arie mengutip laporan KompasTV, Rabu (29/10/2025).

"Misalnya begini, tenornya dipanjangin jadi 10 tahun. Eh, tenornya tadi 20 tahun dipanjangin aja 50-60 tahun. Periodenya 5 tahun kenapa enggak dipanjangin 10 tahun?" kata Budi.

Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) atau Whoosh digagas pada era pemerintahan Jokowi dengan beban utang mencapai sekitar Rp 116 triliun yang ditanggung melalui konsorsium PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC). 

Utang itu menjadi beban berat BUMN Indonesia, terutama PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI.

Arie Setiadi pun setuju dengan Jokowi yang menyebut Whoosh sebagai investasi sosial jangka panjang.

Budi mengklaim, Whoosh memberi banyak keuntungan bagi masyarakat.

Budi Arie menganggap, proyek infrastruktur lumrah dibiayai melalui utang.

Menurut Budi Arie, ada banyak negara di dunia yang membangun infrastruktur publik dengan biaya utang.