Rocky Gerung Kritik Menkeu Purbaya Soal Transfer Keuangan Daerah :Tidak Peduli Pada Kehidupan Rakyat

Ringkasan Berita:

• Akademisi Rocky Gerung blak-blakkan mengkritik Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa soal kebijakan terkait transfer keuangan daerah.
• Menurut dia, kebijakan terkait dana daerah tak mencerminkan nilai sosialisme yang dipegang Presiden Prabowo Subianto dan tak peduli pada kehidupan rakyat.
• Menurut Rocky, uang yang ada di pemerintah pusat adalah kumpulan uang rakyat di daerah.

BANGKAPOS.COM -  Akademisi Rocky Gerung blak-blakkan mengkritik Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa soal kebijakan terkait transfer keuangan daerah.

“Saya kritik Pak Purbaya bukan sebagai person, tapi sebagai pembuat narasi yang tidak peduli pada kehidupan rakyat,” ujar Rocky saat berbicara dalam acara Depok Literacy Fest, dikutip dari YouTube Pemkot Depok dan dilansir Kompas.tv pada Rabu (5/11/2025).

Rocku menyebut dirinya mengkritik Menteri Keuangan Purbaya Yudhi bukan sebagai pribadi, melainkan sebagai pembuat narasi.

Menurut dia, kebijakan terkait dana daerah tak mencerminkan nilai sosialisme yang dipegang Presiden Prabowo Subianto dan tak peduli pada kehidupan rakyat.

"Menahan anggaran daerah itu bertentangan dengan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," ujarnya.

“Tentu Pak Purbaya punya alasan, ‘kepala daerah itu uang dari pusat disimpan di perbankan untuk dapat bunga.’ Iya, hukum kepala daerahnya, bukan rakyatnya yang dibawa terlantar,” lanjutnya.

Menurut Rocky, uang yang ada di pemerintah pusat adalah kumpulan uang rakyat di daerah.

Maka, kata Rocky, jika kebijkannya salah, maka perbaiki kebijakannya.

Bukan malah memotong anggaran tersebut.

Rocky juga menyebut kesalahan Menkeu Purbaya adalah menganggap kemampuan daerah-daerah di Indonesia sama.

Cuma ada empat kabupaten yang sanggup berdikari berdasarkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Di antaranya, Gianyar, Badung, Banyuwangi dan Bekasi.

"Selebihnya mesti harus ada transfer. Kesalahan Pak Purbaya, menganggap semua kemampuan daerah itu sama. Cuma empat yang mampu. Itu artinya ada narasi yang tidak dipahami Menteri Keuangan yaitu hak rakyat daerah terhadap keuangan pusat yang diambil dari pendapatan korporasi daerah, pajak daerah," beber Rocky Gerung.

Kata Purbaya Soal Pemangkasan Anggaran Daerah

Sementara itu, secara terpisah, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membahas soal kebijakan pemangkasan anggaran yang belakangan menuai reaksi dari sejumlah pihak.

Ia mengaku bahwa langkahnya tersebut sempat menimbulkan ketersinggungan, baik di kalangan kementerian maupun pemerintah daerah.