Sosok dan Profil Victor Rachmat Hartono, Bos PT Djarum yang Dicekal Kejaksaan Agung

Melalui berbagai perusahaan afiliasi, keluarga Hartono aktif dalam sektor bisnis lifestyle dan hospitality.

Transformasi besar tersebut membuat Grup Djarum tidak lagi dipandang hanya sebagai perusahaan rokok, tetapi sebagai holding multinasional yang merambah banyak industri strategis.

Antara Konservatisme Keluarga dan Ambisi Modernitas

Sebagai sosok yang jarang tampil, gaya kepemimpinan Victor seperti “bekerja dalam senyap”.

Namun menurut berbagai sumber industri, ia dikenal sebagai figur dengan ciri:

• Perfeksionis dan detail-oriented
• Keputusan strategis jangka panjang
• Pendekatan konservatif namun adaptif
• Fokus pada ekspansi berskala internasional

Victor juga disebut-sebut sebagai tokoh yang mendorong perusahaan lebih ramah lingkungan.

Ia mendukung pengembangan produk dan teknologi yang lebih berkelanjutan, sejalan dengan tren global mengurangi jejak karbon.

Keterlibatan dalam Dunia Sosial dan Olahraga

Meski jarang muncul, Victor memiliki kontribusi besar dalam kegiatan sosial dan olahraga.

Dukungan terhadap Sepak Bola Wanita

Di bawah kepemimpinannya, Djarum mendukung beberapa program pengembangan sepak bola wanita di Indonesia sebuah sektor olahraga yang lama kurang mendapat sorotan.

Sosok Keluarga yang Tertutup dari Publik

Victor menikah dengan Amelia Santoso, putri dari Benny Setiawan Santoso.

Pernikahan keduanya berlangsung dalam sebuah pesta mewah yang dihadiri tokoh penting dari industri, pemerintahan, hingga dunia keuangan.

Meski berasal dari keluarga konglomerat, Victor dikenal sebagai sosok yang rendah hati dan menjunjung nilai kekeluargaan.

Ia jarang tampil dalam acara publik dan tidak aktif di media sosial, mengikuti tradisi keluarga besar Hartono yang mengutamakan privasi.

Pencegahan Keluar Negeri, Kasus yang Menarik Perhatian Nasional

Pada 14 November 2025, Kejaksaan Agung secara resmi mengajukan permohonan pencegahan bepergian ke luar negeri terhadap Victor terkait penyidikan dugaan tindak pidana korupsi yang berhubungan dengan upaya memperkecil kewajiban pajak perusahaan periode 2016–2020.

Direktorat Jenderal Imigrasi pun menerbitkan surat pencekalan selama enam bulan, hingga 14 Mei 2026.