Profil Nurbaeti Munawaroh, Pejabat DJP yang Sandera Wajib Pajak Berutang Rp25 Miliar

Dirinya mengawali karier sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada 1 Maret 1996 di Direktorat Jenderal Pajak melalui berbagai penugasan strategis di tingkat administrator.

Kariernya makin moncer setelah diangkat sebagai Kepala KPP Pontianak Barat, 2018.

Penugasan selanjutnya memperkuat kepemimpinannya di sektor wajib pajak besar yakni saat menjabat sebagai Kepala KPP Madya Malang pada 2019 dan Kepala KPP Penanaman Modal Asing Tiga pada 2021.

Kiprahnya berlanjut ke tingkat pimpinan tinggi pratama saat diangkat sebagai Kepala Kanwil DJP Bali pada 17 Maret 2023.

Setahun kemudian atau tepatnya pada 2 September 2024, Nurbaeti dipercaya untuk memimpin Kanwil DJP Jateng I.

Atas dedikasinya dan profesionalismenya, Nurbaeti menerima berbagai penghargaan, di antaranya Satyalancana Karya Satya X Tahun (2008) dan XX Tahun (2016) dari Presiden Republik Indonesia.

Ia juga aktif dalam berbagai kegiatan yang mengembangkan kepemimpinan dan kapasitas interpersonal melalui pelatihan dan pengakuan nonkedinasan di antaranya:

Vibrant Leadership Award dari Vanaya Indonesia (2023)

Leadership Character & Interpersonal Skill Certificate dari HeartSpeaks Indonesia (2021)
Selain itu, Nurbaeti juga berperan sebagai narasumber dalam kegiatan edukasi perpajakan, termasuk sebagai pemateri pada Tax Center Training Series 2020 di Universitas Brawijaya.

Sandera Wajib Pajak

Nurbaeti menjelaskan, penyanderaan terhadap wajib pajak yang dilakukannya merupakan pembatasan sementara atas kebebasan penanggung pajak dengan menempatkannya di lokasi tertentu.

Otoritas pajak dapat menjalankan penyanderaan jika wajib pajak memiliki utang minimal Rp100 juta dan tidak menunjukkan itikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya.

Wajib pajak dapat dibebaskan setelah seluruh utang dan biaya penagihan dibayarkan.

Ia berharap, langkah tegas ini bisa memberi efek jera dan mendorong kepatuhan wajib pajak lain.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada para pihak terkait yang telah membantu pelaksanaan kegiatan penyanderaan."

"Dan telah mendukung tindakan tegas terhadap segala bentuk penghindaran pajak yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku," ucapnya.

Sebagian artikel ini telah tayang di TribunJateng.com dengan judul Warga Semarang Jadi Sandera Gara-Gara Utang Pajak Rp 25 Miliar

(Tribunnews.com/Nanda Lusiana, TribunJateng.com/Eka Yulianti Fajlin)