Menyoal Pilkada Langsung dan Atau Tak Langsung

Penafsiran ini menjadi rujukan penting dalam tata kelola pemilu. Artinya, diskusi mekanisme Pilkada tidak berhenti pada soal teknis penyelenggaraan, tetapi juga menyentuh kerangka konstitusional yang melandasinya.

Perdebatan tentang Pilkada seharusnya tidak dipersempit menjadi sekadar “pro langsung” dan “pro tidak langsung.” Yang lebih penting adalah konsekuensi nyata dari setiap pilihan terhadap keterwakilan, akuntabilitas, dan efektivitas pemerintahan di daerah.

Isu Pembiayaan Pemilihan

Pembiayaan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah kerap menjadi bagian dari diskusi kebijakan publik.

Data Kementerian Dalam Negeri mencatat anggaran Pilkada Serentak 2024 sekitar Rp41 triliun, yang digunakan untuk mendukung kerja KPU, Bawaslu, serta pengamanan oleh TNI dan Polri.

Dalam skala fiskal nasional, jumlah tersebut setara dengan sekitar 0,18 persen dari total APBN 2024.

Angka ini perlu dipahami dengan melihat struktur pembiayaannya. Sekitar 70 persen anggaran Pilkada berasal dari APBD daerah dalam bentuk hibah, sementara sisanya bersumber dari APBN.

Skema tersebut membuat beban pembiayaan tidak sepenuhnya seragam, karena kapasitas fiskal tiap daerah berbeda.

Daerah dengan keuangan yang relatif kuat memiliki ruang yang lebih longgar, sementara daerah dengan anggaran terbatas harus menyesuaikan dengan prioritas belanja lainnya.

Jika dilihat lebih dekat, soal pembiayaan Pilkada tidak berhenti pada angka atau besar-kecilnya anggaran.

Cara pendanaan yang banyak bergantung pada APBD membuat penyelenggaraan pemilihan sangat dipengaruhi oleh kondisi keuangan masing-masing daerah. 

Ada daerah yang relatif leluasa mengatur tahapan dan dukungan logistik, ada pula yang harus berhitung ketat dengan pos belanja lain.

Perbedaan ini tidak selalu tampak di permukaan, tetapi ikut membentuk bagaimana proses Pilkada dijalankan sehari-hari.

Kajian-kajian International IDEA dan V-Dem, misalnya, menunjukkan bahwa negara dengan partisipasi pemilih yang tinggi cenderung memiliki skor demokrasi yang lebih baik.

Namun, korelasi ini tidak otomatis; partisipasi yang tinggi bisa kehilangan makna bila tata kelola dan integritas penyelenggaraan pemilu lemah.

Meski demikian, mekanisme pemilihan bukan satu-satunya faktor yang memengaruhi kepercayaan publik.

Ia bekerja bersama variabel lain, seperti kualitas tata kelola, integritas penyelenggaraan, dan kinerja pemerintahan setelah pemilihan.

Ruang Pembenahan

Pembahasan soal biaya Pilkada pada akhirnya tidak bisa dilepaskan dari kondisi kelembagaan yang menyertainya.

Dalam berbagai diskusi, muncul pandangan bahwa persoalan Pilkada tidak selalu harus dijawab dengan perubahan mekanisme pemilihan, melainkan melalui pembenahan pada aspek-aspek yang selama ini memengaruhi kualitas penyelenggaraannya.

Pengalaman penyelenggaraan dan pengawasan Pilkada di berbagai daerah menunjukkan bahwa persoalan tidak selalu memuncak pada hari pemungutan suara.

Dinamika justru kerap terbentuk jauh sebelumnya, terutama pada tahap pencalonan, kampanye, dan pendanaan.

Pada fase-fase inilah relasi kepentingan mulai bekerja, sering kali di ruang yang tidak sepenuhnya transparan dan sulit disentuh oleh prosedur formal.

Dalam banyak diskusi, perhatian kemudian mengarah pada soal pengawasan. Bukan semata-mata soal kelengkapan aturan, melainkan tentang sejauh mana kapasitas dan konsistensi penegakannya mampu mengikuti kompleksitas praktik politik di lapangan.

Pengawasan, dalam pengertian ini, lebih tepat dipahami sebagai kerja institusional yang berjalan di bawah batas-batas regulasi yang ada, dengan segala keterbatasannya.

Isu pendanaan politik juga tidak bisa dilepaskan dari pembacaan tersebut. Beban biaya tidak hanya hadir pada tahap penyelenggaraan, tetapi sudah mulai terasa sejak proses pencalonan dan kampanye.

Ketika arus dana tidak sepenuhnya terbaca, risiko distorsi kompetisi menjadi nyata, sekaligus menempatkan partai politik dan kandidat dalam relasi yang tidak selalu sehat.

Di luar itu, desain keserentakan pemilu kerap disebut sebagai salah satu faktor yang memengaruhi beban administratif dan biaya.

Namun, pengalaman menunjukkan bahwa penyederhanaan tahapan dan penataan jadwal tidak selalu menghasilkan dampak yang linier.

Tanpa perhitungan yang matang, perubahan desain justru berpotensi memindahkan persoalan ke titik lain.

Perhatian juga perlu diarahkan pada fase setelah pemilihan. Mandat elektoral hanya membuka pintu awal pemerintahan, sementara kualitas kepemimpinan diuji sepanjang masa jabatan.

Pada titik ini, mekanisme akuntabilitas dan evaluasi kinerja menjadi bagian dari ekosistem demokrasi lokal yang sering luput dari sorotan.

Dari keseluruhan rangkaian itu, pembenahan kelembagaan tampak sebagai kerja yang lebih bersifat jangka panjang. Ia tidak menawarkan hasil cepat, tetapi menyediakan ruang koreksi yang lebih stabil.

Dibanding perubahan mekanisme yang bersifat drastis, pendekatan semacam ini kerap dipilih karena memungkinkan penyesuaian bertahap, sejalan dengan kapasitas dan konteks daerah yang berbedabeda.

Catatan Penutup

Pilkada sering dibaca dari sisi teknis cara memilih. Padahal, mekanisme hanyalah salah satu bagian dari persoalan yang lebih luas.

Di belakangnya ada soal keterwakilan, cara kekuasaan dikendalikan, dan bagaimana pemerintahan daerah bekerja setelah pemilihan selesai.

Sikap masyarakat yang relatif berhati-hati terhadap wacana perubahan mekanisme dapat dipahami sebagai refleksi dari pengalaman penyelenggaraan yang telah mereka jalani. 

Tingkat partisipasi, relasi antara pemilih dan pejabat terpilih, serta kepercayaan terhadap lembaga perwakilan membentuk cara publik menilai berbagai opsi sistem pemilihan yang ditawarkan.

Dalam perumusan kebijakan, pilihan yang tersedia memiliki dasar argumentasi dan implikasi yang berbeda.

Pemilihan langsung maupun tidak langsung, sistem terbuka maupun tertutup, masing-masing membawa konsekuensi terhadap pola akuntabilitas, peran partai politik, serta keterlibatan publik.

Tidak ada mekanisme yang sepenuhnya bebas dari risiko, karena kinerjanya sangat dipengaruhi oleh konteks institusional tempat sistem itu dijalankan.

Konsistensi penegakan aturan, tata kelola internal partai politik, serta pengawasan pendanaan pemilu menjadi faktor yang menentukan bagaimana suatu mekanisme bekerja. Maka, evaluasi terhadap Pilkada tidak dapat dilepaskan dari kondisi kelembagaan yang menyertainya, bukan semata dari desain prosedural yang dipilih.

Pada akhirnya, cara kita memilih kepala daerah akan selalu terbuka untuk
dikoreksi.

Pengalaman Pilkada satu dekade terakhir sudah memberi cukup banyak pelajaran: mana yang berjalan, mana yang menyisakan masalah.

Tantangan ke depan adalah membaca pelajaran tersebut secara jujur, lalu mempertimbangkan desain yang paling sesuai dengan kondisi daerah, tanpa terjebak pada kepentingan politik jangka pendek.

Jangan mengganti atap, sementara fondasi rapuh. Karena masalahnya bukan di hilir, melainkan di hulunya!