validasidatapm.bgn.go.id Meluncur, Siapa Saja Bisa Cek Data Penerima MBG

Saat ini BGN tengah memetakan 405 kabupaten/kota prioritas untuk menerima program MBG.

Wilayah tersebut mencakup daerah rawan pangan, daerah dengan penduduk miskin tinggi, hingga wilayah dengan prevalensi stunting yang masih melampaui ambang batas.

“Data-data ini kami gunakan agar pelaksanaan program MBG, khususnya distribusi MBG betul-betul terarah kepada kelompok-kelompok ini yang total seluruhnya ada 405. Kami akan petakan betul dan informasikan kepada seluruh pelaksana di lapangan khusus yang 405 kabupaten kota ini kita utamakan ya kelompok yang rawan pangan, penduduk miskin dan prevalensi stunting tinggi,” jelas Sony.

Sony mengatakan dari ratusan kota/dabupaten tersebut, BGN menetapkan 273 kabupaten/kota dengan kategori penduduk miskin sebagai prioritas utama penerima program MBG.

Langkah ini diambil agar memastikan intervensi gizi tepat sasaran bagi kelompok masyarakat yang paling membutuhkan di seluruh Indonesia.

Sony Sonjaya mengungkapkan bahwa penentuan wilayah prioritas tersebut didasarkan pada data terintegrasi yang diperoleh dari kementerian terkait.

Dijelaskan Sony, fokus distribusi akan diarahkan secara spesifik pada daerah-daerah dengan kerentanan sosial dan ekonomi yang tinggi.

"Apabila difokuskan kepada penduduk miskin, sudah ada 273 data kabupaten kota yang dinyatakan termasuk wilayah penduduk miskin dan 304 kabupaten kota yang terdata memiliki prevalensi stunting tinggi," ujar Sony.

Sony menjelaskan bahwa pemetaan ini sangat krusial agar pelaksanaan program MBG di lapangan memiliki sasaran yang jelas. Selain penduduk miskin, BGN juga memperhatikan wilayah yang masuk dalam peta kerawanan pangan nasional.

"Data-data ini kami gunakan agar pelaksanaan program MBG khususnya distribusi MBG betul-betul terarah kepada kelompok-kelompok ini yang total seluruhnya ada 405. Kami akan petakan betul dan informasikan kepada seluruh pelaksana di lapangan khusus yang 405 kabupaten kota ini kita utamakan ya kelompok yang rawan pangan, penduduk miskin dan prevalensi stunting tinggi," tegasnya.

Dalam pelaksanaannya, BGN akan bertindak sebagai pengguna data yang mengintegrasikan berbagai sumber dari Kementerian Kesehatan, Kementerian Agama, hingga Kemendikdasmen. Integrasi ini bertujuan untuk menciptakan satu tabel data tunggal yang valid.

"BGN di dalam pelaksanaan program MBG memerlukan data yang terintegrasi pada satu tabel. Oleh karena itu kami duduk bersama untuk mengintegrasikan data tersebut tanpa, ya, jadi BGN, BGN tidak mengintervensi tugas para walidata, kami adalah user atau pengguna data," kata Sony.

Sony juga memastikan bahwa pengawasan distribusi akan melibatkan koordinasi ketat di tingkat lokal. Seluruh satuan pelaksana diwajibkan menjalin komunikasi dengan unsur pimpinan di tingkat kecamatan dan desa untuk menjamin ketercapaian program.

"KSPBG harus berkoordinasi dengan kepala desa atau kepala atau lurah, kemudian koordinator wilayah kecamatan berkoordinasi dengan Pak Camat dan Danramil, Kapolsek," pungkasnya.

Koordinasi SPBG