validasidatapm.bgn.go.id Meluncur, Siapa Saja Bisa Cek Data Penerima MBG

Seturut Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2025, 7,8 juta anak di Indonesia masih mengalami kekurangan gizi. 

Fenomena ini menempatkan Indonesia dalam lima besar negara dengan masalah gizi tertinggi. Namun, terjadi penurunan prevalensi stunting menjadi sekitar 19,8 persen pada tahun 2024.

Prevalensi tengkes yang berada di bawah 20 persen ini merupakan yang pertama kalinya dalam sejarah Indonesia.

"Kebijakan BGN 2026 disesuikan dengan intruksi presiden tersebut, yaitu peningkatan kualitas layanan dan efektivitas program," kata Dadan kepada Kompas.com, Selasa (14/4/2026).

Sejauh ini, program MBG makin luas seiring dengan bertambahnya 26.066 unit SPPG.

Hingga 30 Maret 2026, jumlah penerima manfaat mencapai 61.680.043 orang di 38 provinsi. 

Pengamat kebijakan publik, Eko Prasojo, juga menyambut baik keputusan ini. Ia menyebut, target penerima MBG memang perlu dievaluasi dari target universal ke target yang lebih terukur.

Dari seluruh siswa dan seluruh sekolah menjadi kepada yang benar-benar membutuhkan tambahan makanan bergizi.

"Hal ini untuk mencegah makanan bersisa, pemborosan anggaran dan tidak tercapainya dampak MBG untuk mengurangi anak anak stunting," tutur Eko.

Eko menekankan, basis datanya harus dari tingkat wilayah terkecil seperti desa dan kelurahan agar lebih valid.

Sistem pendataannya pun perlu berbasis teknologi untuk mencegah human error.

BGN, lanjutnya harus bekerja sama dengan pemerintah daerah termasuk dinas pendidikan dan sekolah di daerah masing-masing. Bahkan jika perlu, bentuk tim relawan di desa dan kelurahan yang mengindentifikasi data tersebut.

"Beberapa Pemda seperti kota Surabaya dan Kabupaten Sumedang sudah memiliki data valid keluarga miskin, ibu-ibu rentan dan anak yang mengalami stunting" jelas Eko.

Di sisi lain, Pakar kebijakan publik Universitas Indonesia (UI), Lina Miftahul Jannah, mengatakan penggunaan data penerima bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) bisa menjadi patokan agar makan bergizi gratis (MBG) bisa tepat sasaran.

Menurut Lina, PIP bisa memberikan akses data anak mana saja yang orangtuanya kurang mampu memberi makanan bergizi karena keterbatasan ekonomi.

PIP juga bisa disinkronkan dengan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk melakukan verifikasi.

Data ini akan memberikan integrasi yang cepat sehingga keinginan Presiden Prabowo Subianto yang ingin MBG fokus pada anak kurang mampu bisa segera terlaksana.

"Saya pikir dengan cara melakukan sinkronisasi dengan sekolah, dengan PIP," papar Lina.

Dia juga mengapresiasi langkah Presiden yang menginginkan program MBG ini berfokus pada anak dengan gizi kurang.

Menurut Lina, langkah Prabowo sudah tepat karena sejalan dengan beberapa data yang dia dapatkan di lapangan beberapa waktu terakhir.

Para orangtua, kata dia, ingin agar program MBG tidak menyasar pada sekolah-sekolah yang bayarannya cukup tinggi.

"Nah, hal-hal itu kemudian harusnya menjadi perhatian Presiden. Karena dana bukan hanya sekadar (bisa) efisien saya pikir (tapi juga) harus tepat sasaran," tandasnya.

(Tribunnews.com/Igman Ibrahim) (Kompas.com/Fika Nurul Ulya, Danu Damarjati)