Moeldoko Layak Dipecat dari Kepala Staf Presiden, Jika Manuver Politik Demokrat Tanpa Izin Jokowi

Mahfud melanjutkan bahwa penyelesaian masalah di Partai Demokrat akan berpegang pada AD/ART Partai Demokrat di tahun 2020 yang diakui pemerintah.

Untuk mengakhiri konflik, Mahfud menjelaskan bahwa pemerintah akan melakukan dua skenario pendekatan hukum.

Pertama, penerapan Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.

Kedua, pendekatan berdasarkan AD/ART yang tercatat terakhir diterima Kemenhumkan pada 2020.

Pemerintah menurut Mahfud juga masih mengakui AHY sebagai Ketum Partai Demokrat.

"Berdasar itu, maka juga yang menjadi ketua umum Partai Demokrat sampai saat ini adalah AHY," kata Mahfud.

AHY: Moeldoko Tidak Mencintai, tetapi Ingin Memiliki Partai Demokrat

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono ( AHY) menyebut Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko tidak mencintai Partai Demokrat, tetapi hanya ingin memilikinya.

Hal itu disampaikan AHY saat membuka rapat pimpinan yang diikuti oleh petinggi Partai Demokrat, Minggu (8/3/2021).

"Katanya Kepala KSP Moeldoko itu mencintai (Partai Demokrat), katanya. Ada yang mengatakan mencintai itu tidak harus memiliki, yang jelas KSP Moeldoko tidak mencintai tapi ingin memiliki Partai Demokrat," kata AHY, dikutip dari Tribunnews.com.

 AHY mengatakan, jika memang ingin meninctai dan memiliki partai, maka sebenarnya cukup melakukan determinasi untuk membesarkan partai.

Menurut AHY, hal itulah yang sudah dilakukan oleh para tokoh dan pengurus partai yang setia pada kepemimpinannya saat ini.

"Kami yang ada di sini tidak kemana-mana saat Demokrat terpuruk.

Mereka mengatakan telah berkorban dan berjuang untuk Demokrat, padahal kenyataannya ketika kami berjuang mereka kemana," ujar AHY.

Dalam kesempatan itu, AHY juga menyindir sikap Moeldoko dan kubu kontra-AHY yang menggelar kongres luar biasa ( KLB) dan menetapkan Moeldoko sebagai ketua umum.