Ratusan Petani Sawit di Belitung dan Belitung Timur Unjuk Rasa, TBS Tak Laku Rugi Puluhan Juta

Massa aksi datang dari Gantung, Kelapa Kampit, Dendang, dan sejumlah wilayah lainnya di Belitung Timur. Mereka mulai berdatangan pukul 10.00 WIB dan memulai aksinya pada pukul 10.30 WIB.

Mereka membawa beberapa spanduk yang menuliskan tuntutan-tuntutan mereka di hadapan Bupati Belitung Timur Burhanudin dan jajarannya.

Massa aksi juga membawa serta tiga truk tandon buah sawit yang dipajang sebagai latar aksi hari ini.

Puluhan polisi juga sudah berjaga di beberapa titik sekitar kantor bupati untuk mengamankan jalannya aksi demonstrasi.

Koordinator lapangan aksi demo ini Dwi Nanda Putra menuntut agar Burhanudin selaku kepala daerah menyampaikan aspirasi mereka kepada Presiden Joko Widodo agar mencabut kebijakan larangan ekspor.

Erwin, sapaan akrabnya, kebijakan ini menyusahkan petani di tingkat bawah.

Erwin menilai, imbas dari kebijakan tersebut banyak perusahaan kelapa sawit yang tidak menerima tandan buah sawit dari petani karena keterbatasan produksi perusahaan, termasuk di Belitung Timur.

"Kami juga menuntut agar bupati bisa menekan perusahaan kelapa sawit di Belitung Timur agar bisa menerima tandan buah sawit dari petani. Karena jika dibiarkan buah sawit akan busuk dan tidak bisa dijual," kata Erwin yang disambut tepuk tangan massa aksi.

Sementara itu di Belitung Timur Anggota Komisi II DPRD Belitung Timur itu juga mengatakan akan melakukan demonstrasi di depan kantornya sendiri untuk mendesak Ketua DPRD agar membuat rekomendasi kepada Bupati supaya bisa memfasilitasi tuntutan-tuntutan mereka.

"Secara garis besar aksi demonstrasi hari ini berjalan sukses dan lancar. Semoga kebijakan tersebut bisa segera dicabut Jokowi agar perekonomian masyarakat petani sawit bisa seperti sebelumnya," harap Erwin.

Kirim Surat ke Pusat

Bupati Belitung Timur Burhanudin yang sejak awal sudah hadir dalam demonstrasi mengaku jauh sebelum adanya demonstrasi dia sudah melakukan pendekatan kepada orang di pusat.

Diantaranya, adalah mengirimkan surat kepada pusat agar kebijakan larangan ekspor CPO bisa dievaluasi.

Menurutnya dampak atas kebijakan itu tak hanya terjadi di Belitung Timur tapi juga di seluruh Indonesia karena kebijakan itu bersifat nasional.

Untuk itu, dia harap kepada para petani sawit supaya bersabar sambil menunggu jalan keluarnya dari pemerintah pusat.