Ratusan Petani Sawit di Belitung dan Belitung Timur Unjuk Rasa, TBS Tak Laku Rugi Puluhan Juta

"Dengan luasan Belitung Timur yang hanya 2.598 km² dan petani sawit yang kecil pasti ada imbasnya kepada perekonomian kita. Karena itu kami minta pada pemerintah pusat agar meninjau ulang kebijakan larangan ekspor ini," kata Burhanudin.

Terkait tuntutan menekan perusahaan agar membeli tandon buah sawit petani, Burhanudin menjelaskan perusahaan itu selama ini pasarnya ekspor sehingga adanya kebijakan ini membuat mereka stop berproduksi.

"Keadaan tangki mereka full saat ini karena biasanya mereka ekspor. Jadi mereka tidak menerima tandon buah sawit dari petani. Kami mengimbau kepada perusahaan agar bisa menerima tbs dari petani, walaupun terbatas. Saat ini baru satu perusahaan yang menerima," ungkap Burhanudin.

Dalam aksi tersebut juga Burhanudin sempat menunjukkan surat yang dia kirimkan kepada pemerintah pusat. 

Salah Perhitungan Teknis

Menangapi kondisi ini, Bupati Belitung Sahani Saleh mengatakan sudah mengetahui aspirasi para petani sawit melalui demo yang digelar di halaman Kantor Bupati Belitung, Selasa (17/5/2022).

Setelah menemui massa, kepada awak media pria yang akrab disapa Sanem ini mengatakan permasalahan sawit ini dikarenakan kesalahan perhitungan teknis akan kebutuhan minyak goreng dalam negeri. 

"Kemungkinan kemarin salah perhitungan teknis, Pak Jokowi niatnya untuk mencukupi (kebutuhan) dalam negeri karena ada subsidi pemerintah untuk minyak goreng. Ternyata ketika harga ekspor tinggi, dikirim ke sana (luar negeri), akibatnya tercecer urusan rakyat dalam hal minyak goreng ini," ucapnya. 

Menurut dia, saat ini membenahi permasalahan kelapa sawit menjadi sulit.

Ia pun mengibaratkan dengan bendungan jebol yang menjadi bencana, dari kesalahan penghitungan kebutuhan hingga merembet ke permasalahan lainnya termasuk berujung imbas terhadap petani sawit. 

Terkait aspirasi pencabutan aturan larangan ekspor, Bupati Belitung dua periode ini mengatakan akan menyampaikan hal tersebut ke pusat.

Apalagi permasalahan tersebut tak hanya dialami petani sawit di Belitung tapi juga seluruh Indonesia.

"Kami di daerah sesuai mekanisme akan menyampaikan ke pusat karena kami tidak punya kewenangan untuk mengatur harga dan ekspor-impor," ucapnya. 

Selain menuntut pencabutan larangan ekspor CPO, para petani juga menginginkan pemerintah membangun pabrik kelapa sawit (PKS) agar dapat menampung sawot hasil kebun rakyat.

Mengenai hal tersebut, menurut Sanem, selain persoalan membangun PKS pemerintah juga harus memikirkan tata niaga penyaluran sawit.