Keran Ekspor CPO Kembali Dibuka, Kadin Babel dan Petani Sebut Harga TBS Sawit Perlahan Naik Kembali

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali membuka keran ekspor Crude Palm Oil (CPO) beserta turunanya, dimulai Senin (23/5/2022) hari ini.

Dampak dari dibukanya keran ekspor, harga Tandan Buah Segar (TBS) sawit di sejumlah daerah di Provinsi Bangka Belitung, berangsur-angsur mengalami kenaikan.

Petani sawit asal Desa Jejiri, Kabupaten Bangka Selatan, Yanto, mengatakan harga TBS sawit di tingkat petani sawit, mulai merangkak naik, sejak Senin (23/5/2022) pagi ini.

"Harga TBS sawit pada hari ini mulai naik di tingkat petani, semula saat keran ekspor CPO ditutup harga Rp 1.700 per kg. Pada hari ini naik menjadi Rp 1.790 per kg hingga Rp 1.800 per kg. Ini kemungkinan akan naik terus setiap harinya," kata Bang Yan, sapaan akrab Yanto kepada Bangkapos.com, Senin (23/5/2022).

Yanto, menambahkan, dengan adanya kebijakan dibukanya keran ekspor CPO oleh pemerintah, disambut antusia oleh para petani sawit di sejumlah daerah di Provinsi Bangka Belitung.

"Saya sebagai petani dan beberapa teman lainya sesama petani, menyambut antusias, senang dengan dibukanya keran ekspor CPO oleh pemerintah ini. Karena harga TBS akan naik lagi, semoga saja bisa kembali normal dan mencapai Rp 4.000 per kilogramnya," harapnya.

Namun naiknya harga TBS ini, kata Yanto tidak berpengaruh dengan harga pupuk sawit yang masih mahal hingga saat ini. Dia mengharapkan harga pupuk kembali stabil dan dapat dikendalikan pemerintah.

"Seperti pupuk KCL sebelumnya Rp 300.000 per sak sekarang Rp 850.000, per sak, pupuk
NPK Kebomas sebelumnya Rp 270.000 per sak sekarang Rp 550.000 per sak, NPK mutiara sebelumnya Rp 500.000 per sak sekarang Rp 900.000 per sak," ungkap Bang Yan.

Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Bagian Agribisnis dan Kehutanan Provinsi Bangka Belitung, David Effendy, mengatakan, dengan adanya larangan ekspor CPO oleh pemerintah sebelumnya, telah berdampak besar bagi swasta dan petani kecil di Bangka Belitung.

"Harga lokal Tandan Buah Segar (TBS) sawit sangat terpengaruh sehingga turun drastis sekitar 50 persen, padahal harga CPO dunia masih stabil. Akibatnya, negara Malaysia mendapatkan keuntungan tambahan sekitar 30 persen selama diberlakukannya larangan di Indonesia," kata David.

Menurut David, selama larangan ekspor CPO beserta turunanya, berdampak pada petani dan perkebunan swasta di Bangka Belitung, mereka banyak yang mengeluhkan selama berlakunya larangan ekspor tersebut.

"Tetapi dengan adanya pengumuman pencabutan larangan CPO dimulai hari ini, membuat harga TBS perlahan naik, dan kita harapkan dapat kembali menyentuh harga sebelumnya di awal 2022 lalu," kata David.

Dia menilai, dengan momentum pencabutan larangan ekspor oleh Presiden Joko Widodo menjadi waktu yang tepat dengan melihat sejumlah pabrik sawit telah mengalami kelebihan stok.

"Menurut kami sangat tepat waktu mengingat pabrik pabrik kelapa sawit (PKS) mulai mengalami overstock atau tangki-tangki penampungan CPO mulai penuh dibeberapa pabrik di Babel. Sehingga dapat mengakibatkan pabrik berhenti berproduksi," tegasnya.

Senada disampaikan Komite Tetap Bidang Perkebunan, Kadin Bangka Belitung, M. Afriansyah, mengatakan, dengan dibukanya keran ekspor CPO, petani sawit saat ini berharap harga TBS kembali normal kembali.

"Dibukanya keran ekspor sangat bagus, kasian petani sudah berharap banyak. Karena harga kemarin ketika ekspor ditutup tiba-tiba langsung drop, turun dari TBS harga yang hampir menyentuh Rp4.000 per kg menjadi Rp 1.700-1.800 per kg. Apa yang sering mereka harapkan tiba-tiba turun karena larangan ekspor itu," kata Afriansyah, didampingi Komite Tetap Bidang Perkebunan, M Afriansyah, Gatot Sukoco.

Dikatakanya dengan sebelumnya, ditutupkan keran ekspor penjualan CPO, dari bahan dasarnya TBS, sangat terasa di petani, TBS sawit tidak diterima di pabrik kelapa sawit karena overload, dikarenakan penutupan ekspor.

"Peran Kadin sendiri di sektor agribisnis, itu adalah memberikan saran ke pemerintah, untuk dapat membantu. Sehingga keran ekspor yang kembali dibuka kembali, diberlakukan dengan regulasi yang ketat. Jangan terjadi seperti kemarin. Kita mitra pemerintah menjaga kestabilitas perkebunan terutama perkebunan kelapa sawit," terangnya.

Diakui Afriansyah, ada sisi baik dan buruk dengan ditutupnya ekspor CPO oleh pemerintah.

"Ada sisi baik dan buruk, seperti stok pembuat bahan minyak goreng ada dan tersedia. Tetapi sisi buruknya, kita di Indonesia memerlukan ekspor karena semua hasil CPO yang dihasilkan tidak 100 persen dikelola di Indonesia.

Sejak ditutup hampir 50 persen tidak bisa ekspor dikelola. Cuman hanya beberapa untuk minyak goreng dan bahan campuran B30, diuntungkan negara tetangga Malaysia.

Komite Tetap Bidang Perkebunan, Kadin Bangka Belitung, Gatot Sukoco, menyoroti mengenai harga pupuk sawit yang mahal, sehingga membuat kesulitan petani sawit.

"Perlu diperhatikan juga ketika harga kelapa sawit turun untuk harga pupuk tidak turun, sehingga dampaknya terasa. Sawit tidak dipupuk nanti tidak ada hasil, sementara ingin beli pupuk mahal, ini membuat petani menjerit. Jadi tolong diperhatikan persedian dan harganya," ungkap Gatot.

Produktivitas Meningkat

Berdasarkan data Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Bangka Belitung luas perkebunan kelapa sawit swasta di Bangka Belitung berdasarkan izin usaha perkebunan (IUP) adalah 296.128 hektar (Ha).

Luas lahan perkebunan kelapa sawit swasta berdasarkan hak guna usaha (HGU) 134.709 hektar (Ha).

Kemudian, luas tanam perkebunan besar kelapa sawit swasta, 136.274 hektar (Ha) dan luas kebun plasma di Provinsi Bangka Belitung 13.442 hektar dengan jumlah perusahaan 57 dan pabrik kelapa sawit 23.

Sementara, untuk target produksi kelapa sawit di Provinsi Bangka Belitung menunjukkan kenaikan setiap tahunya. 

Dari tahun 2019 target produksi kelapa sawit berjumlah 122.806 ton, 2020 naik menjadi 126.675 ton. Kemudian 2021 naik menjadi 130.602 ton dan 2022 menjadi 132.887 ton.

Kabid Perkebunan, Dinas Pertanian, Provinsi Bangka Belitung, Haruldi, mengakui untuk produktivitas kelapa sawit di Babel mengalami kenaikan setiap tahunya.

"Memang saat ini berdasarkan data statistik produksi itu sudah cukup mengembirakan, tidak kalah dengan daerah lain. Harapanya terus meningkat sehingga dapat mensejahterakan masyarakat dengan harga yang meningkat juga," kata Haruldi.

Ia menambahkan dengan produksi kelapa sawit yang meningkat, berdampak pada kebutuhan Crude Palm Oil (CPO).

"Jadi rencana kita akan mengelola sendiri CPO dengan melakukan hilarisasi pembangunan pabrik pengelola CPO di daerah industri Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sadai, nanti," terangnya.

Menurutnya, apabila Bangka Belitung memiliki pabrik pengelolaan CPO menghasilkan minyak goreng sendirinya. Tentunya akan berdampak masyarakat Babel dapat dengan mudah mendapatkan minyak goreng nantinya.

"Apabila nanti setelah ada perjanjian kerjasama dengan pabrik industri di KEK Sadai, dapat menjadi minyak goreng dan segala turunanya. Tentu, akan mencukupi kebutuhan minyak goreng di masyarakat, meningkatkan harga lokal dan kesejahteraan masyarakat," jelas Haruldi.

Untuk itu, pihaknya akan berdiskusi dengan Disperindag Babel terkait pamanfaatan usaha terkait ketersedian minyak goreng kedepanya.

"Ini kita akan coba diskusi dengan disperindag terkait pemanfaatan usaha ketersedian minyak untuk masyarakat agar terjaga. Karena secara  kebun sawit kami membinanya, tetapi secara perindustrian kami akan coba koordinasi memanfatakan potensi yang ada di Babel," tegasnya.

Harus Ketemu di Tengah

Diberitakan sebelumnya, Penjabat (Pj) Gubernur Bangka Belitung (Babel) Ridwan Djamaluddin, menanggapi, terkait persoalan terkini, berkaitan kondisi harga kelapa sawit di Babel.

Ridwan mengaku belum mendalami persoalan secara khusus. Tetapi dirinya paham perkembangan di lapangan.

"Saya belum mendalami secara khusus, tetapi saya paham perkembangan di lapangan, kita melihatnya harus dua sisi. Satu kepentingan nasional, pak presiden sudah tegas menyatakan larangan ekspor, agar kebutuhan dalam negeri, tidak boleh tidak tercukupi," kata Ridwan.

Pria kelahiran Muntok, Bangka Barat ini, menambahkan dengan ekspor CPO dan bahan baku minyak goreng yang tidak terkendali akan menyebabkan kekurangan persedian minyak goreng di dalam negeri.

"Karena dengan ekspor yang tidak terkendali, kita kekurangan minyak goreng, jangan menjadi tikus yang mati di lumbung padi, sehingga dua duanya harus jalan sama-sama," kata Dirjen Minerba Kementerian ESDM RI ini.

Dikatakan, Ridwan, dua sisi harus jalan bersama yakni kebutuhan minyak goreng dalam negeri tidak boleh tidak tercukupi. Sementara jika kebutuhan petani terhadap kemajuan penjualannya kurang baik nanti akan dievaluasi.

"Kita harus ketemu di tengah-tengah, petani harus sejahtera, industri harus efisien tapi kebutuhan dalam negeri sebagai kepentingan nasional tidak boleh kalah. Nanti, saya akan bicara detail dengan teman-teman untuk tindaklanjut," tegasnya.

(Bangkapos.com/Riki Pratama)

Caption.Bangkapos/Riki Pratama.
Komite Tetap Bidang Perkebunan, Kadin Babel, M. Afriansyah (kanan) didampingi Komite Tetap Bidang Perkebunan, M Afriansyah, Gatot Sukoco.

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "bangkaposmaillinglist" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to bangkaposmailinglist+unsubscribe@googlegroups.com.
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/bangkaposmailinglist/CACSdWKoUy0jnFHy=9ojB10JSF=ZPr=odgtckJGiGNJ6+z66rrQ@mail.gmail.com.

2 Lampiran