Soal Wacana Sistem Proporsional Tertutup, Ketua DPRD Babel Sebut Baru Wacana, Belum Tentu Terlaksana

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyebut wacana bahwa masyarakat bakal kembali ke sistem pemilu tertutup dengan mencoblos partai, bukan calon legislatif (caleg), sebagaimana pernah berlaku pada masa sebelum reformasi.

Wacana tersebut pertama kali mencuat setelah Ketua KPU Hasyim Asy'ari menyatakan, adanya potensi masyarakat mencoblos partai dalam Pemilu 2024 mendatang.

Diketahui, kedelapan fraksi yaitu Golkar, Gerindra, Partai Demokrat, PKB, PAN, NasDem, PPP, dan PKS, ingin pemilu caleg tetap sistem proporsional terbuka.

Sementara PDI Perjuangan mendukung sistem proporsional tertutup.

Ketua DPRD Provinsi Bangka Belitung yang berasal dari Fraksi PDI Perjuangan, Herman Suhadi, mengatakan, hal itu baru diwacanakan sehingga belum tentu terlaksana.

"Itu kan baru wacana, yang namanya wacana kan belum tentu juga akan seperti itu," kata Herman kepada Bangkapos.com, Rabu (4/1/2023)

Selain itu, menurutnya, kebijakan itu ada di tingkat pusat, sehingga dirinya di daerah tidak dapat banyak berkomentar.

"Itu pembicaraan tingkat pusat, kami tidak dapat berkomentar banyak tentang sesuatu yang baru diwacanakan. Sepengetahuan saya, KPU RI juga belum membuat peraturan atau keputusan tentang sistem Pemilu 2024," kata Herman.

Sementara, Anggota DPRD Bangka Belitung lain dari Fraksi Demokrat, Ranto Sendu,  mengatakan, pihaknya tidak setuju dengan sistem proporsional tertutup.

"Berkaitan yang bakal diajukan proporsional tertutup, kami dari politisi tidak setuju sama sekali. Banyak kerugian yang ada bagi kami. Kalau mengadakan proporsional tertutup, ini namanya kemunduran dari sistem demokrasi yang ada sekarang," kata Ranto.

Apabila sistem proporsional tertutup diterapkan, lanjutnya, maka orang terdekat dengan lingkungan partai yang hanya akan dipilihnya.

"Kalau tertutup memungkinkan siapapun orang yang dekat dengan lingkungan partai itu akan berhasil, kalau orang di luar itu belum diutamakan dahulu. Tentunya pengaruhi kualitas, apabila tertutup, tidak sesuai dengan pilihan rakyat, namanya juga pemilihan langsung dari rakyat," terangnya.

Politikus Demokrat ini menegaskan, Fraksi Demokrat di DPRD Babel, menolak terkait sistem pemilu yang dilaksanakan secara tertutup.

"Kami dari Fraksi Demokrat menginginkan pemilu secara terbuka, jadi terbuka menghadapi aspirasi dari masyarakat. Kalau wacana dari KPU itu sudah pernah uji materil di Mahkamah Konstitusi, itu kemungkinan besar tidak akan berhasil, karena pernah di uji beberapa tahun kemarin," lanjutnya.

Ranto juga membandingkan dengan pemilihan terbuka yang dilakukan saat ini, telah dapat menciptakan beberapa politisi yang handal. Namun, tidak, apabila dilakukan secara tertutup.

"Karena bila pemilu tertutup, dipilih partai langsung. Kita tidak tahu siapa dan bagaimana kedekatan dengan pimpinan partai," ujarnya.

Menjauhkan Hubungan Pemilih dengan Wakil Rakyat

Hal senada disampaikan Anggota DPRD Babel dari Fraksi Nasdem, Mansah. Dia menegaskan dirinya, sebagai wakil rakyat dirinya merasa sangat tidak setuju dengan digulirkan kembali wacana pemilu dengan sistem proporsional tertutup.

"Pertama, karena ini merupakan langkah kemunduran demokrasi di negeri ini yang sudah kita bangun dengan cara tidak mudah. Banyak yang sudah dikorbankan untuk demokrasi bangsa ini dalam 15 tahun terakhir," kata Mansah.

Politikus Nasdem ini menambahkan, sistem proforsional tertutup adalah sebuah langkah yang tidak tepat, karena bisa dipastikan rakyat tidak akan bisa memilih langsung wakil mereka di legislatif.

"Karena partai lah kemudian yang akan menetukan siapa yang akan duduk di legislatif. Padahal pilihan partai belum tentu sama dengan pilihan pemilih secara langsung," lanjutnya.

Selain itu, kata Mansah, dampak lainnya akan menjauhkan hubungan antara pemilih dengan wakil rakyat setelah pemilu. Karena wakil rakyat akan merasa tidak ada tanggung jawab moral kepada pemilihnya

"Karena bukan rakyat yang menentukan keterpilihan mereka. Hal ini tentunya akan melemahkan bahkan bisa menghilangkan fungsi refresentatif seorang anggota dewan," terangnya.

Lebih jauh, Mansah mengatakan, anggota legislatif nantinya akan diisi dan didominasi oleh kader yang memiliki kedekatan khusus dan hubungan kekerabatan atau hubungan emosional dengan elite parpol, bukan karena dukungan massa.

"Bahkan akan membuka ruang terjadinya transaksional antar elite parpol dengan calon legislatif yang akan dipilih. Justru hal ini akan memperburuk kondisi demokratisasi di negeri ini. Akan menutup peluang rakyat untuk mengenal calon legislatifnya, rakyat dipaksa memilih kucing dalam karung, pada akhirnya akan hilanglah makna keterwakilan masyarakat itu," jelasnya.

Mansah juga mengingatkan, bahwa KPU tidaklah punya hak untuk menentukan sistem pemilu secara otomatis, hanya karena menjalankan putusan MK.

"Karena sebenarnya sistem pemilu menjadi kewenangan pembentuk undang undang, sistem pemilu sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, tugas KPU adalah menjalankan itu agar pemilu serentak tahun 2024 ini berjalan dengan baik. Bukan membuat kegaduhan dengan wacana-wacana baru yang bukan kapasitasnya," keluhnya.

"Biarlah nanti teman-teman di parlemen yang akan menggodoknya. Dan kita berkeyakinan semua berniat untuk kebaikan demokrasi di negeri agar bisa berjalan dengan sebaik baiknya," harapnya. (Bangkapos.com/Riki Pratama)