Berbeda Pendapat, Helmi Setuju Proporsional Tertutup Dilakukan Biar Tak Ada Kader Kutu Loncat

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Delapan fraksi  dari sembilan fraksi partai politik di DPR RI menolak sistem proporsional tertutup, pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mendatang.

Bahkan sejumlah fraksi telah membuat surat pernyataan sikap bersama, meminta Mahkamah Konstitusi (MK) untuk tetap konsisten dengan putusannya pada 2008 lalu.

Bunyinya, pemilu tetap digelar dengan sistem proporsional terbuka sesuai pasal 168 ayat 2 UU Pemilu Tahun 2017.

Kedelapan fraksi itu, Golkar, Gerindra, Demokrat, PKB, PAN, NasDem, PPP, dan PKS ingin pemilu caleg tetap sistem proporsional terbuka.

Baca juga: Kisah Pemburu Cacing Nipah di Sungai Opas, Roman Rela Obok-obok Lumpur Demi Biaya Sekolah

Baca juga: Bayu Rahenda Mantan Aktivis Mahasiswa Kini Lebih Memilih Lanjutkan Usaha Warung Kopi

Sementara PDI Perjuangan mendukung sistem proporsional tertutup.

Berbeda pendapat dengan fraksi di DPR RI, Wakil Ketua Komisi III, DPRD Babel, Azwari Helmi yang notabene berasal dari fraksi PPP, mengatakan secara pribadi ingin pemilu dilakukan secara tertutup.

Menurutnya, ada kelebihan pemilu dilakukan secara tertutup pada 2024 nanti.

"Apa terbuka dan tertutup, saya secara pribadi ingin secara tertutup. Karena pengurus-pengurus partai akan diberdayakan, apalagi pengurus yang potensial. Sehingga partai menjadi lebih besar dikemudian hari," kata Helmi kepada Bangkapos.com, Kamis (5/1/2022).

Kemudian, dikatakan Helmi, pengurus-pengurus partai akan mendapat kesempatan yang lebih besar dan bekerja lebih serius secara militan dalam upaya membesarkan partainya.

"Bukan seperti kader instan, yang belum begitu paham dengan tujuan dan garis cita-cita partainya. Tentu dengan tertutup partai-partai akan tumbuh  secara terkoordinir dan lebih solid," ungapnya.

Selain itu, kata Helmi, sistem pemilu tertutup bakal mengurangi resiko money politic dan memperkuat, memperjelas kader- kader partai.

"Serta tidak mudah menjadi kader-kader kutu loncat maksudnya mudah pindah-pindah ke partai lainnya. Selain pengurus dan kader partai lebih seriius bekerja dan lebih sayang dan mencintai partainya.  Sehingga pengkaderan  dan pemahaman partai politik dan pengstruktural partai lebih baik, berkelanjutan," katanya.

Ketua DPRD Bangka Belitung, yang berasal dari Fraksi PDI Perjuangan, Herman Suhadi, mengatakan, hal itu baru diwacanakan, sehingga belum tentu terlaksana.  

"Itu kan baru wacana yang namanya wacana kan belum tentu juga akan seperti itu," kata Herman.