Halaman 14 Bangka Pos Edisi Cetak 8 Maret 2023

Bateng Sudah Ajukan Dokumen Pencairan TPP ke Kemendagri

KOBA, BANGKA POS - Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah sedang menunggu validasi dan rekomendasi pencairan tambahan penghasilan pegawai (TPP) ASN dari Kemendagri. Hal ini menanggapi keluhan ASN yang merasa TPP-nya tak kunjung cair sejak Januari 2023.

Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana (Ortala) Sekretariat Daerah Bateng, Dian Akbarini mengatakan, sebelumnya pihaknya telah mengirimkan pengajuan dokumen pencarian TPP untuk tahun 2023. "Kami masih menunggu validasi dan rekomendasi dari Kemendagri dari dokumen pengajuan TPP yang telah kami kirimkan," kata Dian, Selasa (7/3).

Diakuinya, semua dokumen pengajuan pencairan TPP ASN juga diupload melalui aplikasi SiMona. "Semua dokumen diupload melalui aplikasi SiMona," tuturnya.

SiMona atau Sistem Monitoring Evaluasi Analisa Jabatan merupakan aplikasi dari Kemendagri. Adanya aplikasi tersebut untuk melakukan monitoring pelaksanaan analisis jabatan, beban kerja, evaluasi jabatan, anggaran, dan penerapan TPP di lingkungan Pemerintahan Daerah.

Dian berujar, sampai saat ini progres pencairan TPP ASN tersebut masih dalam proses dan tidak bisa diprediksikan kapan akan diterima. "Sepengetahuan kami, di Bangka Belitung belum ada yang cair, semua masih dalam proses," ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, sejumlah Aparatur Sipir Negara (ASN) mengeluhkan belum masuknya pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ke rekening mereka. Bahkan terhitung dari bulan Januari 2023 ini, hak para ASN tersebut belum kunjung mereka terima, termasuk di kalangan ASN Kabupaten Bangka Tengah.

Seperti yang disampaikan oleh Yadi (54), seorang ASN di Kabupaten Bangka Tengah yang sudah gusar karena menunggu cairnya uang TPP tersebut. Pasalnya menurut dia, berbeda dengan gaji, TPP biasanya diterima setelah melakukan pekerjaan.

"Kalau gaji itu dibayar sebelum kerja, jadi dibayar dulu baru kerja. Sedangkan kalau TPP itu kerja dulu baru dibayar nanti," kata Yadi, Senin (6/3).

Meski demikian, menurut dia sudah selayaknya TPP tersebut dibayarkan, terutama untuk bulan Januari. "Kalau yang bulan Januari, biasanya itu dibayar pada bulan Februari dan yang bulan Februari dibayar bulan Maret. Tapi ini sudah bulan Maret dan yang Januari aja belum dibayar," ujarnya.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bangka Tengah, Cherlini memberikan tanggapan perihal belum cairnya TPP ASN tersebut. "Se-Indonesia pun hanya hitung jari yang sudah cair, masih berproses," kata Cherlini.

Meski demikian, dirinya memastikan bahwa TPP tersebut pasti akan dibayar. "Insya Allah pasti akan dibayar, nunggu waktunya," ucapnya.

Saat ditanyai apa kendala yang terjadi sehingga TPP ASN tersebut belum cair, Cherlini mengaku tidak mengetahui secara pasti. Akan tetapi, memang ada persyaratan pencairan yang harus dilengkapi.

"Mudah-mudahan enggak lama lagi (cair-red), coba koordinasi ke bagian Ortala (Organisasi dan Tata Laksana-red). Kalau kami hanya bagian yang membayar kalau sudah siap," jelasnya. (u2)