DPRD Babel Tak Cukup Waktu Kaji Nama-Nama yang Diajukan, Tiga Kandidat Pensiun Sebelum Pemilu

“Kita kurang paham, ada aturan apa setelah penetapan Pj pertama atau memang ada
dorongan politis. Karenamelihat daerah dari Pj Gubernur Babel dan Bupatiatau penunjukan langsung oleh pusat banyak tidak eesien dan efektif. Mungkin pertimbangan Pj minta kitamenyetor nama-nama. Kalau alasan lain, saya tidak melihat itu,” katanya.

Kemudian, disinggung soalkemungkinan jabatan Ridwan Djamaluddin dilanjutkan kembali oleh Mendagri,dia berpendapat tak baik apabila jabatan Ridwan diperpanjang kembali.

“Jabatan Pj jangan terlalupanjang tidak bagus, kurang baik nanti. Karena dia akan membuat banyak kebijakan,b ukan teknis lagi tetapisudah politik. Apalagi saya mndengar dia juga akanmencalonkan diri sebagai gubernur 2024 mendatang,” kata Beliadi.

Ridwan terlambat mundur

Terpisah, Pj Gubernur Bangka Belitung Ridwan
Djamaluddin ternyata sudah mengajukan perubahan statusnya dari pejabat struktural menjadi fungsional pada 2 Februari 2023 lalu.

Pengajuan tersebut dilakukan sehingga memungkinkan Ridwan Djamaluddin masih
bisa berstatus PNS aktif hingga usia 65 tahun, sekaligus berpeluang melanjutkan posisinya sebagai Pj Gubernur Bangka Belitung.

Langkah yang ditempuh inisudah sesuai dengan suratKepala BKN Nomor K.26-30/
V.119-2/99 tentang BatasUsia Bagi PNS yang Memegang Jabatan Fungsional (JF).

Terkait pengajuannya menjadi pejabat fungsional ini, Ridwan Djamaluddin men-
gaku sudah ditolak.

“Sudah ditolak permohonan saya, katanya terlambat mengajukan,” kata Ridwan Dja-
maluddin, Selasa (14/3/2023).

Dia mengungkapkan pengajuan pensiun pada usia65 tahun diajukan pada 2
Februari 2023, dengan pertimbangan Ridwan masih ingin mengabdi menjadi PNS.

“Supaya masih punya waktu kalau mau mengabdi menjadi pegawai negeri kalau eng-
gak ya mengabdi sebagai yang lain saja,” kata Ridwan.

Saat disinggung kemungkinan dirinya kembali menjabat sebagai Pj Gubernur Bangka Belitung, dia menjawab semua kemungkinan
maasih bisa saja terjadi.

“Ada kemungkinan (jadi Pj gubernur lagi-red), ini kan penugasan dan pemberhentian pakai Keppres (Keputusan Presiden), jadi terserah
yang tandatanggan Keppres,” katanya.

Sebagai aparatur negara, Ridwan mengaku siap melaksanakan keputusan yang telah diputuskan pemerintah pusat.

“Aku gak mikir mau jadi apa, santai-santai saja.
Siap, suruh apa saja siap,” katanya.