Berita Pangkalpinang
BPJ Soroti PPN 11 Persen Timah, Dinilai Hambat Hilirisasi Timah, Minta Menteri ESDM Perhatikan Ini
Kita membuat sulit diri sendiri bahwa ingin hilirisasi tapi terhambat regulasi fiskal pemerintah sendiri membuat sulit, sehingga kompetitif
Penulis: Cici Nasya Nita | Editor: Iwan Satriawan
BANGKAPOS.BANGKA -- Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Patijaya menyingung soal pajak pertambahan nilai (PPN) 11 persen yang dinilai menghambat industri pertimahan.
Pria yang kerap disapa BPJ itu sudah menyampaikan keluhan mengenai ini saat rapat Komisi VII DPR RI dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif pada Rabu, (24/5/2023).
"Dengan dikenakan PPN 11 persen terhadap ingot atau timah batangan itu benar-benar memberatkan. Sementara kita ini masyarakat ekonomi ASEAN," ujar BPJ.
Hambatan ini dinilai oleh BPJ karena regulasi fiskal dari pemerintah, sehingga hal ini harus menjadi pembahasan.
"Kita membuat sulit diri sendiri bahwa ingin hilirisasi tapi terhambat regulasi fiskal pemerintah sendiri membuat sulit, sehingga kompetitif,sehingga orang berorientasi pada ekspor. Hal seperti ini perlu disepakati," kata BPJ.
Menurutnya, sektor pertimahan sudah terjadi hilirsasi hal ini ketika ekspor timah itu sudah dalam bentuk batangan dengan kadar yang ditentukan.
"Kita sejak tahun 2022, itu sudah dilarang ekspor pasir timah, kita sejak tahun 2023 sudah hilirisasi dalam bentuk smelter.
Hari ini produksi Bangka Belitung timahnya ingot atau timah balok dengan kadar 99,9 persen," katanya.
Dia meminta agar sektor hilirisasi pertimahan tidak dihambat karena regulasi serta berharap hilirisasi lanjutan bisa terus dikembangkan.
"Perlulah kami mendapat penjelasan dari menteri, kalau dikatakan clear ya dikatakan clear saja, bahwa tidak ada hambatan pada sektor hilirisasi pertimahan.
Sebetulnya sudah terjadi hilirisasi, tapi memang kita harapkan ada hilirisasi lebih lanjut," katanya.
BPJ menekankan bahwa sektor pertimahan sangat mempengaruhi perekonomian Babel sehingga harus menjadi perhatian.
"Timah ini di Indonesia spesifik ada di Bangka Belitung, sedikit ada di Kepulauan Riau, daerah Kundur.
Tahun 2022, ekspor timah itu 87 persen daripada ekspor provinsi Babel.
Produk domestik regional bruto Babel, timah menyumbang 33 persen. Dengan multiplayer effect ekonominya menyumbang 70 persen lebih," katanya.
(Bangkapos.com/Cici Nasya Nita)
Bambang Patijaya
pajak pertambahan nilai (PPN)
pertimahan
Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Patijaya
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)
| Wagub Babel Hellyana Minta Maaf ke Gubernur dan Masyarakat, Begini Nasib Kasusnya |
|
|---|
| Resmi Dilantik Jadi Bupati Bangka, Gubernur Hidayat Minta Fery Insani Komitmen Bersinergi |
|
|---|
| Gubernur Bangka Belitung Hidayat Arsani Minta Petugas Siap Siaga Hadapi Bencana Hidrometeorologi |
|
|---|
| Disnaker Pangkalpinang Gelar Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi, Siapkan Generasi Muda Siap Kerja |
|
|---|
| Pernyataan Lengkap Hellyana Memohon Maaf ke Gubernur Babel dan Masyarakat |
|
|---|
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/bangka/foto/bank/originals/25052023bambang.jpg)
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.