Berita Pangkalpinang

 BPJ Soroti PPN 11 Persen Timah, Dinilai Hambat Hilirisasi Timah, Minta Menteri ESDM Perhatikan Ini

Kita membuat sulit diri sendiri bahwa ingin hilirisasi tapi terhambat regulasi fiskal pemerintah sendiri membuat sulit, sehingga  kompetitif

Penulis: Cici Nasya Nita | Editor: Iwan Satriawan
istimewa
Bambang Patijaya saat rapat Komisi VII DPR RI dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif pada Rabu, (24/5/2023). 

BANGKAPOS.BANGKA -- Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Patijaya menyingung soal pajak pertambahan nilai (PPN) 11 persen yang dinilai menghambat industri pertimahan.

Pria yang kerap disapa BPJ itu sudah menyampaikan keluhan mengenai ini saat rapat Komisi VII DPR RI dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif pada Rabu, (24/5/2023).

"Dengan dikenakan PPN 11 persen terhadap ingot atau timah batangan itu benar-benar memberatkan. Sementara kita ini masyarakat ekonomi ASEAN," ujar BPJ.

Hambatan ini dinilai oleh BPJ karena regulasi fiskal dari pemerintah, sehingga hal ini harus menjadi pembahasan.

"Kita membuat sulit diri sendiri bahwa ingin hilirisasi tapi terhambat regulasi fiskal pemerintah sendiri membuat sulit, sehingga  kompetitif,sehingga orang berorientasi pada ekspor. Hal seperti ini perlu disepakati," kata BPJ.

Menurutnya, sektor pertimahan sudah terjadi hilirsasi hal ini ketika ekspor timah itu sudah dalam bentuk batangan dengan kadar yang ditentukan.

"Kita sejak tahun 2022, itu sudah dilarang ekspor pasir timah, kita sejak tahun 2023 sudah hilirisasi dalam bentuk smelter.

Hari ini produksi Bangka Belitung timahnya ingot atau timah balok dengan kadar 99,9 persen," katanya.

Dia meminta agar sektor hilirisasi pertimahan  tidak dihambat karena regulasi serta berharap hilirisasi lanjutan bisa terus dikembangkan.

"Perlulah kami mendapat penjelasan dari menteri, kalau dikatakan clear ya dikatakan clear saja, bahwa tidak ada hambatan pada sektor hilirisasi pertimahan.

Sebetulnya sudah terjadi hilirisasi, tapi memang kita harapkan ada hilirisasi lebih lanjut," katanya.

BPJ menekankan bahwa sektor pertimahan sangat mempengaruhi perekonomian Babel sehingga harus menjadi perhatian.

"Timah ini di Indonesia spesifik ada di Bangka Belitung, sedikit ada di Kepulauan Riau, daerah Kundur.

Tahun 2022, ekspor timah itu 87 persen daripada ekspor provinsi Babel.

Produk domestik regional bruto Babel, timah menyumbang 33 persen. Dengan multiplayer effect ekonominya menyumbang 70 persen lebih," katanya.

(Bangkapos.com/Cici Nasya Nita)

Sumber: bangkapos.com
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved