Wilayah Tangkap, Nelayan Bangka Selatan Klaim Tak Ada Sosialisasi Operasional PIP di Perairan Mereka

BANGKAPOS.COM, BANGKA – Kalangan nelayan di Perairan Toboali, Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan, Kepulauan Bangka Belitung memastikan tetap akan menolak masuknya aktivitas tambang timah laut di daerah itu.

Mereka meminta kegiatan tambang timah dihentikan, pasalnya dapat mengancam mata pencaharian di sektor perikanan.

Nelayan Batu Perahu, Abdullah mengatakan, lokasi yang akan ditambang itu merupakan wilayah tangkap nelayan.

Sehingga dikhawatirkan aktivitas pertambangan di perairan itu dapat mengganggu hasil tangkapan nelayan.

Maka dari itu, para nelayan sendiri masih terus berjuang untuk kesejahteraan nelayan.

Bahkan sampai adanya penangkapan yang dilakukan Polres Bangka Selatan terhadap pasangan suami istri (Pasutri), Febri (35) dan Icas (30) warga Desa Rias oleh Polres Bangka Selatan, Minggu (29/5/2023) kemarin.

“Dengan kejadian itu (Penangkapan-Red) tidak akan menyurutkan niat kami untuk berjuang,” tegas Abdullah kepada Bangkapos.com, Senin (29/5/2023).

Abdullah menerangkan, banyak dampak yang bakal ditimbulkan dari beroperasinya aktivitas pertambangan di perairan Toboali.

Mulai berkurangnya hasil tangkapan ikan nelayan, hingga zona mencari ikan bagi nelayan yang semakin jauh.

Tentunya berimbas pula dengan biaya operasional yang harus dikeluarkan.

Tak hanya itu, limbah yang dihasilkan dari operasional pertambangan timah sendiri bahkan sampai ke bibir pantai.

Padahal di wilayah itu terdapat persawahan milik masyarakat setempat. Jaraknya sendiri sekitar 500 meter dari kawasan operasional PIP.

"Dampak operasi PIP luar biasa. Belum dari sisi limbah, dampak sosial. Bahkan dampak sosial sudah dirasakan saat ini. Jadi jelas, padahal PIP belum jalan tapi dampaknya sudah terasa," ucap Abdullah.

Di sisi lain sambung dia, pihaknya tidak pernah menerima sosialisasi secara resmi dari pihak perusahaan ihwal pertambangan.

Malahan, perusahaan terkesan tertutup perihal berbagai informasi tambang tersebut. Nelayan pun mempertanyakan izin tambang yang dikantongi perusahaan.