Nasib PIP di Laut Desa Rias Ditentukan Hari Ini, Riza: Saya Tarik Kalau Ilegal

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Bupati Bangka Selatan (Basel), Riza Herdavid, Senin (29/5) pagi menemui ratusan warga dan nelayan yang berkumpul di pesisir Pantai Batu Perahu, Kelurahan Tanjung Ketapang, Kecamatan Toboali.

Ikut hadir dalam pertemuan tersebut Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), di antaranya Kapolres Basel, Dandim 0432/Basel, Kapolsek Toboali, serta anggota DPRD. 

Kehadiran orang nomor satu di Basel itu untuk berdiskusi, mendengar keluhan warga dan nelayan
yang sepekan terakhir menggelar aksi damai menolak beroperasinya ponton isap produksi (PIP) mitra PT Timah Tbk di perairan laut Rias dan sekitarnya.

Diketahui beberapa hari sebelumnya, ratusan nelayan di Desa Rias, Kecamatan Toboali, kembali menggelar aksi penolakan, Selasa (23/5) malam.

Para nelayan bahkan menggunakan kapal motor menuju ke tengah laut untuk menolak adanya rencana aktivitas penambangan timah di perairan laut Desa Rias.

Tak tanggung-tanggung, beberapa kelompok nelayan mulai dari Batu Perahu, Tanjung Ketapang, Dusun Mempunai, dan Dusun Gusung Desa Rias ikut dalam aksi tersebut.

Hal itu dilakukan sebagai aksi protes setelah terdapat dua peralatan tambang PIP di lokasi itu yang sudah ada sejak, Selasa (23/5) pagi.

Aksi protes berlanjut, Kamis (25/5) petang. Ratusan masyarakat mendatangi Kantor Bupati Basel.
Beberapa spanduk orasi turut dibawa oleh masyarakat.

Spanduk tersebut berisi penolakan beroperasinya PIP di perairan laut Rias.

Ilegal ditarik

Di hadapan ratusan nelayan, Senin (29/5) kemarin, Riza Herdavid menegaskan siap menarik PIP milik
mitra PT Timah Tbk yang beroperasi di wilayah perairan Toboali.

Bahkan dia berjanji akan turun langsung bersama Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) untuk menarik
PIP dengan percuma. 

Para nelayan pun, kata Riza tak perlu lagi repot-repot menggelar aksi damai di laut. Asalkan, hasil audiensi yang dilakukan hari ini, Selasa (30/5) terbukti aktivitas pertambangan yang dilakukan mitra PT Timah tersebut ternyata ilegal.

“Kalau itu ilegal tidak perlu diminta, langsung saya yang menarik sampai ke darat. Tapi lagi-lagi hasil audiensi besok (hari ini,red) yang menentukan, itu legal atau ilegal,” tegas Riza.

Ia mengaku, sebagai kepala daerah tidak bisa serta merta melakukan penarikan PIP. Sebab, kewenangan yang dimiliki pemerintah kabupaten terbatas.