Ekspor Pasir Laut Cuma Bikin Alam Bangka Belitung Makin Rusak, Pj Gubernur Baiknya Urus Kolong Besar

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Kebijakan Presiden Joko Widodo mengeluarkan peraturan izin ekspor pasir laut tak sebanding dengan keuntungan yang didapatkan oleh negara.

Contohnya di Provinsi Kep. Bangka Belitung, diperkirakan akan memperparah kerusakan alam dan lingkungan.

Peraturan yang mengizinkan ekspor pasir laut tersebut tertuang pada Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2023.

Peraturan ini mencabutn larangan ekspor pasir laut yang telah terjadi selama 20 tahun ini.

Wakil Ketua Komisi III DPRD Bangka Belitung, Azwari Helmi menyayangkan pemerintah hanya memikirkan kepentingan sekelompok orang saja.

"Pemerintah jangan hanya mencari kepentingan segelintir kelompok dan keuntungan yang sedikit, dengan mengorbankan ekonomi masyarakat dan kerusakan lingkungan," kata Helmi, Kamis (8/5/2023).

Dari pada mengizinkan ekspor pasir laut, politisi PPP ini menyarankan pemerintah meningkatkan sumber daya manusia.

Hal ini dirasakan perlu dan penting agar, mayarakat Bangka Belitung bisa mengelola sumber daya alam yang ada dengan baik dan benar.

Ia yakin dibalik ekspor pasir laut tersebut ada hal lainnya. Diketahui pasir laut di Bangka Belitung ini kaya akan sumber mineral.

"Bukan merusak dan menghancurkan alam untuk kepentingan sesaat. Apalagi untuk segelintir kelompok. Janganlah kita dibodohi," tanda Helmi.

"Karena di Babel ini banyak mineral ikutan di dalam pasir itu. Bukan pasirnya diambil, tetapi mineral ikutannya saya pastikan itu," kata Helmi.

Ia menjelaskan, apabila keran ekspor pasir laut tetap dipaksaan berjalan. Helmi tak lagi dapat membayangkan semakin parahnya kerusakan alam terjadi di Babel. 

Selain, saat ini banyak kolong-kolong besar, bekas tambang timah yang terbengkalai.

"Dampak lingkungan sudah pasti. Penggalian pasir akan dibuka secara besar-besaran dan berdampak luas di Babel. Pulau-pulau berlahan akan tergerus pasirnya diambil, belum makhluk lautnya akan banyak mati," keluhnya.

Urusi Kolong