Berita Pangkalpinang

Anggota DPRD Dwi Sebut, Wali Murid Belum Ada yang Berani Speak Up Soal Keluhan Wisuda Sekolah

Nanti kalau kami mendengar ada wali murid mengeluh, maka kami akan memanggil sekolah tersebut beserta Dinas Pendidikan

Penulis: Andini Dwi Hasanah | Editor: khamelia
Ist/Dokumentasi Dwi Pramono
Sekretaris Komisi I DPRD Kota Pangkalpinang, Dwi Pramono 

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Tradisi wisuda yang marak di tingkat Taman Kanak-Kanak (TK) sampai Sekolah Menengah Atas (SMA) menjadi pembahasan ramai di masyarakat.

Tradisi wisuda tersebut menuai pro dan kontra di kalangan orangtua siswa di media sosial.

Banyak yang beranggapan, tren wisuda memberatkan orangtua dengan biaya yang seharusnya tidak perlu dikeluarkan.

Sekretaris Komisi 1 DPRD Kota Pangkalpinang Dwi Pramono mengaku pihaknya sudah sejak beberapa bulan kemarin menyoroti tren wisuda TK hingga SMA ini.

Namun, hingga kini kata Dwi belum ada orangtua siswa-siswi yang mengadu keberatan secara langsung kepada DPRD Kota Pangkalpinang.

Dwi menegaskan, tren wisuda ini jangan sampai menjadi ajang adu gengsi antar sekolah.

Baca juga: Kesulitan Bayar Wisuda Rela Pinjam, Prof Ibrahim: Jika Dibiarkan Tren Ini Menjalar dan Sulit Tertata

"Kalau yang dikejar gengsi antar sekolah jelas saja ini tidak baik, tapi kalau beradu mutu, prestasi pendidikan itu baru harus berlomba-lomba. Tapi kalau hanya wisuda kami pikir tidak urgensi, manfaat untuk siswa itu apa, tidak ada kan?," ujar Dwi kepada Bangkapos.com, Selasa (20/6/2023).

Menurutnya, hal penting yang mestinya harus dilakukan pihak sekolah adalah mengejar mutu pendidikan yang berkualitas, serta yang siap bersaing di era globalisasi.

"Jauh-jauh hari kami sudah pernah menyoroti terkait wisuda ini, dan menyampaikan ke Dinas Pendidikan jangan sampai memberatkan siswa dan wali murid," tegasnya.

Kata Dwi, nanti pihaknya akan memanggil Dinas Pendidikan dan perwakilan pihak sekolah guna membahas permasalahan wisuda ini.

"Sejauh ini di Kota Pangkalpinang kami belum mendengar laporan bahwa ada orangtua atau wali murid yang keberatan akan wisuda ini atau yang berani speak up. Nanti kalau kami mendengar ada wali murid mengeluh, maka kami akan memanggil sekolah tersebut beserta Dinas Pendidikan karena komisi 1 sudah pernah mengingatkan ini," terangnya.

Diakui Sekretaris DPC PPP Pangkalpinang itu, anggaran yang dikeluarkan oleh orangtua mestinya bisa digunakan untuk kebutuhan melanjutkan sekolah ke jenjang berikutnya.

"Biaya-biaya wisuda tersebut seharusnya nanti bisa mereka gunakan untuk persiapan membeli buku, baju, atau pelengkapan tulis menuju jenjang pendidikan berikutnya, kalau memang ini cenderung memberatkan, kami minta segera untuk dievaluasi," tuturnya.

(Bangkapos.com/Andini Dwi Hasanah)

 

Sumber: bangkapos.com
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved