Terungkap Dugaan Bisnis Kotor di Dunia Pendidikan, Harga Kain Seragam Mahal, Ada yang Rp 3 Juta

BANGKAPOS.COM--Polemik Seragam Mahal di SMAN 1 Kedungwaru Tulungagung, Jawa Timur menguak Bisnis Kotor di Dunia Pendidikan

Polemik mengenai harga seragam yang mahal di SMAN 1 Kedungwaru, Tulungagung, Jawa Timur, telah menjadi perbincangan viral yang menyorot banyak permasalahan di dunia pendidikan Indonesia.

Sayangnya, permasalahan ini bukan hanya terjadi di satu sekolah saja, tetapi juga terungkap dari beberapa sumber bahwa bisnis kotor semacam ini ternyata terjadi di banyak SMA/SMK negeri di Kabupaten Tulungagung.

Berdasarkan informasi yang diberikan kepada Tim Tribun Jatim dari beberapa sumber, fenomena seragam mahal ini menyebar di beberapa sekolah.

Sebagai contoh, di SMKN 1 Tulungagung, harga paket kain seragam mencapai angka yang mencengangkan, yaitu sekitar Rp 2.700.000.

Harga seragam di beberapa sekolah lainnya juga tak kalah tinggi, seperti di SMAN 1 Boyolangu yang mencapai Rp 3.000.000, SMKN 1 Boyolangu sebesar Rp 2.400.000, dan SMAN 1 Kauman serta SMAN 1 Karangrejo dengan harga sekitar Rp 1.600.000.

Permasalahan harga seragam ini ternyata bukanlah hal baru, karena beberapa guru mengungkapkan bahwa fenomena harga seragam yang mahal ini sudah terjadi beberapa tahun sebelumnya.

Seluruh kain seragam ini dikirim dalam bentuk gelondongan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, yang kemudian pihak sekolah diberikan kebebasan untuk menaikkan harga seragam tersebut, terutama untuk mengatasi biaya potong kain.

Kenaikan harga ini biasanya untuk ongkos potong kain.

“Sekolah masih dibebani memotong kain sesuai kebutuhan para siswa. Makanya ada perbedaan harga di setiap sekolah, karena biaya potongnya juga beda-beda,” ungkap seorang guru sebuah SMA, sebut saja Oki.

Seorang guru dari sebuah SMA mengungkapkan bahwa sebenarnya tidak ada kewajiban dari Dinas Pendidikan Provinsi untuk menjual kain seragam kepada siswa baru.

Namun, para kepala sekolah takut kain seragam tersebut tidak laku, sehingga akhirnya mereka berusaha agar kain seragam tersebut terbeli oleh siswa baru.

“Akhirnya muncul intimidasi, jika membeli di luar, warna kainnya tidak sama,” ucap Oki.

Hebatnya lagi, Dinas Pendidikan Provinsi ternyata melayani tiga jenis kain seragam, yaitu seragam khas sekolah, batik, dan almamater, meskipun di setiap sekolah warna kainnya berbeda-beda.

Dugaan muncul bahwa Dinas Pendidikan bertujuan untuk mencari keuntungan dari pengadaan seragam ini, sehingga harga seragam dipatok dengan harga yang tidak sewajarnya.