Pemprov Babel Anggarkan Dana Rp 15,16 M untuk 14.439 Warga Miskin Ekstrem, Ombudsman Siap Awasi

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Warga miskin ektrem di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bakal mendapat bantuan dari Pemerintah Provinsi Bangka Belitung. 

Untuk bantuan bagi warga miskin ekstrem di Kepulauan Bangka Belitung ini, pihak Pemrov Bangka Belitung sudah menganggarkan dana senilai Rp15.160.950.000 atau Rp15,16 miliar. 

Dana tersebut diperuntukkan untuk bantuan 14.439 warga miskin ekstrem di Bangka Belitung.

Warga yang berhak mendapatkannya akan menerima uang senilai  Rp350.000 selama tiga bulan.

Untuk penerima dana tersebut, Penjabat (Pj) Gubernur Bangka Belitung Suganda Pandapotan Pasaribu memastikan penerima akan tepat sasaran sesuai yang terdata.

"Kan ada data di dinas sosial, sudah ada data, kita klarifikasi lagi, data sudah tepat, by name by address, gak bisa main-main. Ga mungkin disasar kepada orang yang tidak ada di dalam namanya di situ, berarti manipulatif data, harus dikejar kalau kayak gitu," tegas Suganda, Rabu (6/9/2023).

Dengan adanya bantuan tersebut Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) optimis angka kemiskinan ekstrem dapat zero.

"Kita optimis, nol nanti, tahun ini," katanya.

Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Provinsi Bangka Belitung, Budi Utama mengatakan dana tersebut masuk dalam APBD Perubahan 2023 yang sudah disahkan oleh DPRD Kepulauan Bangka Belitung. 

Budi mengungkapkan penyaluran bantuan untuk masyarakat ini melalui Pos Indonesia, serta diperkirakan akan disalurkan pada November 2023.

"Selama tiga bulan dari Oktober sampai dengan Desember. Disalurkan Insya Allah November, bisa saja dibayar langsung tiga bulan pada bulan itu," katanya.

Dia menambahkan data sasaran penerima ini sudah diverifikasi dan validasi oleh pemerintah kabupaten/kota.

"Data itu dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang tergabung dalam data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem (P3KE) di provinsi Babel yang sudah diverifikasi dan validasi," kata Budi. 

Harus Valid

Kepala Perwakilan Ombudsman Bangka Belitung (Babel), Shulby Yozar Ariadhy, menekankan data penerima bantuan Rp350.000 per bulan yang disalurkan oleh pemerintah provinsi harus valid.

Dia mengungkapkan bantuan yang rencana digelontorkan oleh Pemprov Kepulauan Bangka Belitung tersebut ditujukan kepada sasaran warga miskin ekstrem.

Kemiskinan ekstrem merupakan kondisi ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi berbagai komponen kebutuhan dasar.

Menurut Badan Pusat Statistik, kategori sesorang dikatakan sebagai miskin ekstrem adalah  jika pengeluarannya di bawah Rp. 10.739/orang/hari atau Rp 322.170/orang/bulan, kemudian tinggal disesuaikan dikalikan saja jumlah orang dalam satu keluarga tersebut.

"Artinya, hal yang penting untuk ditekankan adalah validitas data penerima. Kemudian proses memverifikasi dan validasi data penerima bantuan. Kita belum tau pasti data yang digunakan basis data apa, hanya saja menurut kami perlu dipastikan untuk dilakukan validasi dengan baik ke lapangan bersama pemerintah kabupaten/kota kemudian data tersebut di SK kan melalui keputusan kepala daerah," jelas Yozar, Rabu (6/9/2023).

Dia menekankan jangan sampai ada data yang tidak valid seperti misal penerima sudah meninggal atau hal lainnya sehingga muncul persoalan lain.

"Intinya kami harap dilakukan betul-betul secara transparan karena hal seperti ini cukup sensitif. Kami menyarankan jika  penyalur dilakukan bersama pihak ketiga, maka penekanan terkait keterbukaan proses dan perlakuan terhadap potensi gagal salur dapat dibahas sampai ke hal teknis melalui kesepakatan tertulis," tegas Yozar. 

Ombudsman mengapresiasi langkah Pemprov dalam melayani masyarakat miskin ekstrem melalui pelayanan barang publik atau bantuan sosial ini.

"Oleh karena itu, harap dipantau bersama dan OPD yang ditugaskan dapat juga melibatkan inspektorat provinsi Babel serta pihak berwenang lainnya untuk proses pendampingan," katanya.

(Bangkapos.com/Cici Nasya Nita/Nurhayati)