Ada Peternak di Bangka Tengah Tolak Vaksin PMK, Akademisi Ulas Penyebabnya

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Akademisi Kebijakan Publik STISIPOL Pahlawan 12, Bambang Ari Satria menyoroti adanya penolakan vaksinasi Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) terhadap hewan ternak di Bangka Tengah.

"Komunikasi atau koordinasi merupakan mekanisme dan syarat utama dalam pembentukan kebijakan. Semakin baik komunikasi atau koordinasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam proses implementasi kebijakan maka kemungkinan adanya kesalahan akan sangat kecil terjadi dan begitu pula sebaliknya," saran Bambang, Rabu (13/12/2023).

Implementasi kebijakan dapat berjalan dengan secara efektif, jika yang bertanggung jawab dalam proses implementasi kebijakan tersebut mengetahui apa yang harus dilakukannya.

Dalam implementasi kebijakan perintah yang tertuang dalam sebuah kebijakan harus disampaikan dengan jelas, akurat dan konsisten kepada masyarakat untuk melaksanakannya.

"Logikanya jika kebijakan yang disampaikan oleh pembuat kebijakan tidak jelas maka akan menimbulkan kesalahpahaman," lanjutnya.

Dia menilai pemerintah seringkali memberikan penjelasan yang mengambang, tidak kokoh dan kurang dapat memberikan argumentasi yang berorientasi kepada 'mutual benefit' antara pemerintah sebagai pihak pembuat kebijakan dan masyarakat sebagai penerima dari sebuah kebijakan.

"Hal ini sering menimbulkan misinterpretasi terhadap kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Setiap kebijakan dari saat menjadi agenda, perumusan, penetapan, pelaksanaan, hingga evaluasi harus menjadikan komunikasi sebagai faktor penting dan berperan signifikan.

Bagaimanapun, persoalan informasi, koordinasi, sosialisasi, dan persuasi menjadi contoh bahwa komunikasi tidak boleh diabaikan dari rangkaian proses pengambilan dan implementasi kebijakan," jelasnya.

Dalam konteks adanya masyarakat yang menolak vaksin PMK terhadap hewan ternak di Bangka Tengah, diakibatkan karena hambatan transmisi kebijakan.

Bambang menyebutkan beberapa hambatan transmisi itu diantaranya adanya pertentangan pendapat antara para pelaksana dalam hal ini masyarakat dengan perintah yang dikeluarkan oleh pengambil kebijakan, pertentangan kebijakan ini kemudian menimbulkan distorsi atau hambatan terhadap komunikasi kebijakan.

Berikutnya, informasi melewati berlapis-lapis hierarki birokrasi sehingga kondisi ini sangat mempengaruhi efektivitas komunikasi kebijakan.

"Jadi kata kunci nya adalah komunikasi kebijakan yang baik. Dan salah satu indikator dalam komunikasi kebijakan yakni transmisi. Semakin cermat transmisi, kejelasan dan konsistensi informasi kebijakan maka semakin baik vaksinasi PMK terhadap hewan ternak di Bangka Tengah.

Pemberian vaksin PMK merupakan bentuk dari kebijakan publik dan oleh karena itu setiap kebijakan publik selayaknya ditindaklanjuti dengan implementasi kebijakan, karena implementasi dianggap sebagai wujud utama dan tahap yang menentukan dalam proses kebijakan," katanya.

Ada Peternak Tolak Vaksin PMK

Diberitakan sebelumnya, Vaksinasi Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di Bangka Tengah terus berjalan.