Billboard Terpasang APK Dilucuti Bawaslu Bangka Selatan

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Beberapa Alat Peraga Kampanye (APK) calon anggota legislatif dilucuti dari sebuah Billboard atau papan reklame ukuran besar oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Satuan Polisi Pamong Praja (

) Kabupaten Bangka Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Kamis (21/12/2023) siang. Penertiban APK itu dilakukan terhadap sejumlah papan reklame berbayar oleh penyedia jasa periklanan. Terutama yang ada di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman, tepatnya dari Simpang Nanas hingga Himpang 5 Habang.

APK yang dipasang di sebuah Billboard itu dicopot oleh seorang anggota dua orang anggota Satpol-PP.

Satu orang bertugas untuk melepas APK menggunakan sebilah pisau dan tang. Sedangkan satu orang lainnya bertugas untuk mengoperasikan satu unit mobil crane milik Dinas Perhubungan setempat.

Ketua Bawaslu Kabupaten Bangka Selatan, Amri R bilang, setidaknya terdapat sebanyak delapan APK milik beberapa calon anggota legislatif (Caleg) yang ditertibkan.

APK itu dicopot dari tujuh Billboard yang dipasang di sepanjang jalan protokol Kota Toboali.

Tindakan itu diambil merupakan upaya tindak lanjut dari penertiban APK yang telah dilakukan pada Selasa (19/12) kemarin. 

“Kegiatan penertiban APK ini merupakan tindak lanjut penertiban APK berbayar dari Simpang Nanas sampai Himpang 5 Habang. Ada delapan APK dari tujuh titik yang kita tertibkan,” kata dia kepada Bangkapos.com.

Amri memaparkan, sebelum dilakukan penertiban APK pada Billboard berbayar Bawaslu telah berkomunikasi kepada pihak penyedia jasa periklanan ataupun pemilik APK.

Mereka diberikan waktu selama 3x24 jam untuk melepas APK itu secara mandiri.

Namun sampai penertiban tahap pertama APK tersebut belum juga diturunkan. Sampai akhirnya Bawaslu kembali memberikan perpanjangan.

Sayangnya setelah 2x24 jam delapan APK itu tak kunjung diturunkan.

Hingga akhirnya Bawaslu bersama pemerintah setempat melakukan penertiban.

Petugas menertibkan berbagai alat kampanye itu lantaran melanggar aturan untuk menjaga ketertiban, kebersihan, dan keindahan lingkungan kota.

Selain itu melanggar surat keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bangka Selatan Nomor 158 tahun 2023 tentang penetapan lokasi pemasangan APK dan Rapat Umum Pemilu 2024.

“Kita sudah memberi imbauan kepada partai politik dan para peserta Pemilu. Bahkan jauh-jauh hari sebelum pelaksanaan kampanye. Supaya Billboard yang terpasang dilakukan penertiban atau penurunan,” jelas Amri.

Lebih jauh lanjut dia, kawasan perkotaan memang dilarang dipasang APK khususnya Jalan Jenderal Sudirman Toboali.

Tak hanya itu, di beberapa kecamatan lain juga serupa. Sebelum melakukan penertiban, pihaknya berkoordinasi dengan Panwascam, pemilik APK atau tim sukses dari masing-masing pasangan calon presiden atau partai politik pengusung. Setelah itu baru dilakukan pengambilan APK.

Penertiban ini akan menjadi pengingat kepada seluruh peserta pemilu agar melakukan kampanye secara tertib dan menaati ketentuan yang berlaku.

Ke depan agenda penertiban akan dilakukan secara berkelanjutan.

Oleh karena itu, peserta pemilu maupun partai politik diminta untuk menertibkan APK-nya secara mandiri. Apabila APK yang dipasang melanggar regulasi yang telah ditentukan, jika tidak ingin ditertibkan.

“Silakan bisa ditertibkan secara mandiri, khususnya APK yang dipasang di daerah yang dilarang. Kita juga masih terus melakukan pengawasan melalui panwascam,” ucapnya.

Kendati demikian Amri meminta kepada seluruh partai politik di Surabaya untuk mematuhi aturan pemasangan APK. Jika ada APK yang melanggar aturan, akan tertibkan.

APK hasil penertiban itu disimpan di Kantor Bawaslu Kabupaten Bangka Selatan.

Nantinya, pemilik APK tersebut bisa mengambil secara kelembagaan.

“Bagi pemilik APK silakan mengambil APK yang kami tertibkan di Kantor Bawaslu Kabupaten Bangka Selatan. APK tersebut dapat diambil secara kelembagaan,” pungkas Amri. (Bangkapos.com/Cepi Marlianto)