Antisipasi Stigmatisasi, Pemkab Bangka Selatan Dampingi Korban dan Pelaku Asusila di Bawah Umur

BANGKAPOS.COM, BANGKA – Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan, Kepulauan Bangka Belitung mengklaim telah memberikan pendampingan terhadap korban maupun pelaku tindak pidana persetubuhan anak di bawah umur di Kecamatan Toboali.

Adapun pendampingan yang diberikan berupa psikologis dan hukum.

Langkah itu diambil agar pelaku maupun korban terhindar dari diskriminasi, stigmatisasi, dikucilkan atau bahkan diusir dari lingkungannya.

Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DinsosPPPA) Kabupaten Bangka Selatan, Sumindar bilang, pihaknya telah melakukan pendampingan secara ketat terhadap pelaku maupun korban persetubuhan yang kini tengah ditangani aparat kepolisian setempat.

Di mana dalam kurun waktu sepekan terakhir sudah tiga kasus persetubuhan terhadap anak di bawah umur dilaporkan ke polisi.

Bahkan, pelaku maupun korban mayoritas merupakan anak di bawah umur.

“Semua kasus persetubuhan anak di bawah umur yang tengah ditangani aparat kepolisian kita berikan pendampingan. Baik itu kepada korban maupun pelaku yang masih anak-anak,” kata dia kepada Bangkapos.com, Sabtu (8/6/2024).

Cak Min sapaan akrabnya mengungkapkan, upaya perlindungan terhadap anak berhadapan dengan hukum (ABH) tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.

Akan tetapi semua unsur masyarakat, baik orangtua, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pemerhati anak, dunia usaha bahkan media massa.

Pasalnya diakui dia, masih banyak masyarakat kurang melindungi dan memberikan pengasuhan terbaik kepada anak dampaknya mereka rentan berkonflik dengan hukum.

Kurangnya kepedulian masyarakat, karena adanya persepsi yang salah akibat minimnya pemahaman terkait isu anak.

Masyarakat harus mendampingi ABH, mulai dari proses penyidikan hingga pemeriksaan pengadilan dan memberikan penguatan kepada anak.

Semua untuk menciptakan suasana kekeluargaan, melakukan pendekatan kepada aparat penegak hukum (APH) serta mengawasi dan memastikan APH bertugas sesuai dengan perundang-undangan.

“Dinsos PPPA sebagaimana kewenangan akan melakukan pendampingan secara maksimal terhadap korban dan pelaku di bawah umur. Ini agar hak-hak anak tetap terjaga dan terlindungi,” papar Cak Min.

Di sisi lain sambung dia, mental korban maupun pelaku ini sangat rentan sekali terguncang.

Apalagi sampai ada tetangga maupun temannya yang mengetahui peristiwa tersebut. Tentunya hal ini yang harus dihindari, agar mereka tidak menjadi korban bullying ataupun perundungan sehingga psikologis mereka terganggu.

Pemerintah tetap berusaha melakukan pendampingan terhadap korban maupun pelaku, sampai psikologis serta mental mereka normal kembali.

Langkah ini sebagai bentuk memberikan perlindungan bagi korban maupun pelaku yang masih anak-anak.

Maka dari itu, konseling psikologis bagi korban sudah dijadwalkan dan akan segera dilakukan.

“Usia remaja ini adalah usia rentan serta labil, mereka ini masih membutuhkan dukungan dan perhatian lebih dari orangtua maupun  orang-orang dewasa di sekitarnya,” sebutnya.

Dengan adanya peristiwa ini pemerintah setempat sangat prihatin. Orangtua wajib memberikan perhatian lebih pada anak-anak, dan memberikan ruang dan waktu bagi anak untuk curhat dan berkeluh kesah.

Jangan anak-anak dibiarkan bebas keluar, jika tidak didampingi oleh orangtua.

Pola parenting atau pola asuh orangtua terhadap anaknya tidak boleh monoton dalam mendidik anak-anak mereka.

“Jangan selalu memberikan izin kepada anak untuk keluar malam tanpa didampingi. Karena anak rentan menjadi korban kejahatan,” pungkas Cak Min. (Bangkapos.com/Cepi Marlianto)