Dampak Pabrik Sawit Aon Bos Timah Tutup, Pengepul Antarkan Sawit Sejauh 108 Km, Antre 2 Hari

"Di Malik (kampung sebelah) ada, tapi agak susah masuk sawitnya. Masih dipilah lagi, biasanya sawit aku juga masih ada sisa 1 ton, jadi terpaksa bawa pulang lagi," ucapnya.

Tak hanya itu, terkadang ia juga tak kuat apabila selama selesai bongkar sawit, sering terjadi rebut-rebutan start, hanya untuk keluar pabrik terlebih dahulu.

"Agak jauh sedikit, di Simpang Rimba juga ada, cuma karena ramai jadi mobil sering serobot-serobot. Jadinya macet kan, spion mobil orang juga sering pecah," sebut Wawan.

Melihat kondisi yang terjadi sekarang, tak menampik membuat dirinya dilema karena dihadapkan oleh beberapa pilihan yang sama-sama terbilang berat.

"Serba susah lah ya, kalau kita mau cari yang dekat, antrenya lama, otomatis jualnya lama, enggak bisa cepat. Di lain sisi, ada yang harganya bagus, tapi jaraknya yang jauh. Makanya kalau bisa milih, saya tetap CV MHL ya,” tegasnya.

Beralih ke penimbangan

Berbeda dengan Wawan, Akew (29) pengepul lain di Desa Pangkalbuluh terpaksa menggantungkan penjualan buah sawit ke pertimbangan di desa. Dia tidak bisa memaksakan diri menjual sawit ke pabrik karena pasti rugi jika harus menempuh jarak ratusan kilometer seperti dilakukan Wawan.

“Kami ini pengepul kecil, ngambilnya juga tidak banyak, cuma dari 5 petani. Dari 5 tadi paling cuma 3 sampai 5 ton hasilnya. Beda dengan pengepul besar, bisa sampai puluhan petani,” kata Akew, Kamis (6/6).

“Kalau mereka seharinya bisa belasan ton. Kalau kami, paling sebulan cuma jual dua kali ke pabrik. Karena dari awal petani yang jadi langgan kami memang dak banyak," lanjutnya.

Akew mengatakan, sejak ditutupnya CV MHL, diakuinya baik ia maupun orang tuanya bingung akan menjual kemana sawit yang mereka beli dari petani selama ini.

"Pas pabriknya tutup, pusing mau jual kemana. Karena dengar dari kawan-kawan, di tempat lain antrenya lama, ada juga yang agak ribet, ada yang harganya bagus, tetapi lokasinya jauh," tuturnya.

"Jadi kami pilih jual di pertimbangan saja. Mereka itu semacam pengepul juga, cuma ngambilnya tidak dari kebun, warga yang jual langsung ke mereka. Nanti hasil yang mereka beli, mereka jual lagi ke pabrik," kata Akew. 

Masih Jadi Primadona

Berhentinya operasional CV Mutiara Alam Lestari (MAL) dan CV Mutiara Hijau Lestari (MHL) di Kabupaten Bangka Tengah memberikan efek domino bagi masyarakat sekitar. Terutama memberikan problema bagi para petani dan pengepul yang biasa menjual hasil sawit ke dua perusahaan tersebut.

Subkoordinator Tanaman Tahunan dan Penyegar Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Adi Sucipto menyebut pemerintah daerah sudah berupaya mencari alternatif solusi dari berbagai persoalan yang terjadi saat ini. Termasuk untuk mengonfirmasi Pabrik Kelapa Sawit (PKS) yang bisa menampung buah sawit dari para petani dan pengepul yang berada di wilayah CV MAL dan CV MHL.

"Kemarin kita beberapa kali memfasilitasi, dari Pak Pj, dari Kabupaten Bangka Tengah, untuk mencari alternatif solusi, bagaimana DO-DO dari dua PKS ini bisa didistribusikan," kata Adi kepada Bangka Pos, Jumat (7/6).

Namun, hingga saat ini ia juga belum dapat memastikan bagaimana perkembangan terbaru terkait pertemuan tersebut, mengingat mediasi tersebut baru bersifat rekomendasi.

"Cuma sejauh ini kita juga belum bisa memastikan ya terkait hasil pertemuan kemarin. Karena sifatnya masih rekomendasi," tukasnya.

Terlepas dari itu, DPKP Babel mencatat ada sebanyak 53 perusahaan perkebunan sawit yang beroperasi di Bangka Belitung pada tahun 2024. Diketahui, dari 53 perusahaan tersebut, 27 diantaranya sudah memiliki pabrik pengolahan CPO atau minyak mentah.

Sementara itu dari sisi area, tercatat oleh DPKP Babel, ada sebanyak 250.741,50 hektare lahan yang digunakan untuk perkebunan sawit di Bangka Belitung saat ini.

Dari 250.741,50 hektare lahan tersebut, diketahui 68 persennya berasal dari perkebunan perusahaan besar swasta (PBS).

Sedangkan 32 persen sisanya disumbangkan oleh kebun rakyat. Tercatat secara wilayah, Belitung Timur menjadi Kabupaten dengan luas perkebunan sawit terbesar di Bangka Belitung dengan total luas 53.699,21 hektare.

Disusul Kabupaten Bangka Barat di posisi kedua dengan luas 53.126,91 hektare. Sedangkan di posisi ketiga diisi oleh Kabupaten Bangka dengan luas 46.998,52 hektare.

Di tahun 2024 sendiri, total ada sebanyak 4.217.793,12 ton tandan buah segar (TBS) sawit yang dihasilkan baik itu melalui perusahaan sawit maupun kebun sawit rakyat.

Selain itu, 27 dari 53 perusahaan sawit di Babel juga sudah memiliki pabrik pengolahan minyak mentah atau CPO, dan telah memproduksi 846.511,08 ton CPO hingga sejauh ini.

"Boleh dibilang, kelapa sawit jadi primadona di Bangka Belitung sekarang. Petani lada dan karet pun sekarang sudah mulai banyak yang beralih ke sawit," kata Adi.

Dirinya menyebut, hal ini tak terlepas dari harga dan karakteristik sawit yang cenderung lebih bagus dibanding sektor perkebunan lain yang ada saat ini.

"Karena kecenderungan harga sawit ini stabil. Terus kalau lada, orang kecenderungannya berasumsi komoditi ini musiman, 2 - 3 tahun selesai, tanam lagi. Kalau sawit beda, karena masa tumbuhnya bisa dibilang cukup lama, bisa sampai 25 tahun," jelas Adi.

Dirinya menambahkan, kelapa sawit juga bisa diolah secara berkelanjutan dan memiliki beragam produk turunan yang bisa dikembangkan.

"Hilirisasi sawit ini juga banyak, tidak harus jadi minyak. Bisa jadi margarin, sabun-sabunan. Jangkos sawit juga bisa dijadikan pupuk organik, pakan ternak, beragam kok," ujarnya.

Terlebih katanya, saat ini pemerintah juga sedang menggalakan hilirisasi, termasuk pada kelapa sawit.

Hematnya, ini bisa dijadikan momentum agar Babel juga bisa mengambil kesempatan untuk mendirikan pabrik pengolahan kelapa sawit, entah itu berupa minyak goreng ataupun produk lainnya.

"Program sawit ini sebena rnya berkelanjutan ya, dari hulu ke hilir. Ditambah pemerintah sekarang kan mendukung hilirisasi.

Di Bangka pun sejauh ini belum ada refenery, makanya kita dorong agar di Bangka ini ada pabrik minyak goreng," terangnya. 

Namun begitu, dirinya mengatakan, ada banyak hal perlu disiapkan untuk mencapai hal tersebut, salah satunya adalah dengan perusahaan memiliki sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO). (x1)