DBH Royalti Timah untuk Bangka Barat Turun 40 Persen, Bupati Babar Sukirman Minta OPD Berinovasi

Ia menjelaskan, untuk mengembalikan anggaram seperti semula. Dikatakannya perlu adanya peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) sehingga daerah tak bergantung dari transfer dana pusat.

"Pemerintah daerah harus mendapat PAD yang tinggi, supaya bisa menutupi. Kalau pendapatan daerah tidak sampai Rp 70 miliar, dari target, kondisi ini akan berlangsung lama. Jadi bagaimana kemampuan daerah meningkatkan pendapatan daerah ini," tegasnya.

Lebih jauh, Marudur mengatakan DPRD Bangka Barat terus mendukung dan mendorong pemerintah daerah untuk dapat meningkatakan pendapatan asli daerah. Dari sejumlah pajak dan retribusi.

"Dengan PAD meningkat dapat menutupi belanja daerah, dan belanja pegawai seperti P3K dan kebutuhan anggaran. Tidak hanya berasal dari rolyati timah, bantuan pusat. Tetapi kita harus mencari sendiri, solusinya banyak pendapatan daerah yang perlu digali lagi," harapnya.

Sementara, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemkab Bangka Barat, Abimanyu, mengatakan, akibat penyesuaian anggaran ini, tidak berdampak kepada tambahan penghasilan pegawai (TPP) di Pemkab Bangka Barat. 

Hanya, terjadi pada penyesuain anggaran di kegiatan setiap OPD.

"Tidak sampai memotong TPP. Belum saat ini," kata Abimanyu.

Namun, Abi tak memungkiri adanya penghematan anggaran, yang dilakukan pada OPD dan DPRD Bangka Barat, seperti anggaran reses yang disesuaikan.

"Kegiatan tetap ada, hanya mungkin anggaran bisa dihemat-hemat. Angaran reses DPRD ada beberapa disesuaikan," kata Abi.

Lebih jauh, dikatakan Abi, saat ini bukan hanya Pemkab Bangka Barat, yang terkendala penyesuaian anggaran. Namun, ada daerah lainnya, yang harus memotong TPP ASN.

"Hampir semua kabupaten (pemotongan TPP)  tetapi Babar belum," terangnya. (Bangkapos.com/Riki Pratama)